Panwaslih Minta C1 Hologram untuk Selidiki Kasus, Tapi tak dipenuhi KIP Aceh Utara, Ini Alasannya

Karena kesulitan memperoleh barang bukti, salah satunya adalah C1 Hologram. Sehingga semua kasus dihentikan Gakkumdu.

Panwaslih Minta C1 Hologram untuk Selidiki Kasus, Tapi tak dipenuhi KIP Aceh Utara, Ini Alasannya
IST
SAFWANI, Komisioner Panwaslih Aceh Utara

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Panwaslih Aceh Utara sudah tiga kali menyurati Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh Utara untuk meminta C1 Hologram untuk dijadikan barang bukti dalam menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilu. 

Pasalnya, dari 15 kasus tindak pidana pemilu yang ditangani Panwaslih Aceh Utara, sebagian besarnya adalah kasus dugaan pengurangan dan penambahan suara. 

Dari 15 kasus tersebut, 13 di antaranya dilaporkan tim dari caleg dan caleg kepada tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) melalui Panwaslih Aceh Utara.

Karena kesulitan memperoleh barang bukti, salah satunya adalah C1 Hologram. Sehingga semua kasus dihentikan Gakkumdu. 

“Panwaslih sudah berupaya mengumpulkan barang bukti, selain barang bukti yang dibawakan pelapor,” ujar Koordinator Divisi Pelanggaran Penindakan Panwaslih Aceh Utara, Safwani SH kepada Serambinews.com, Minggu (26/5/2019).. 

Barang bukti yang sulit diperoleh adalah C1 hologram dari KIP Aceh Utara

Padahal Panwaslih sudah berupaya maksimal dengan menyurati KIP sebanyak tiga kali untuk meminta C1 hologram. Namun, KIP tak memberikan C1 hologram tersebut.

Ketua KIP Aceh Utara Zulfikar SH kepada Serambinews.com menyebutkan, memang sebelumnya pihaknya pernah menerima surat permintaah C1 hologram.

Lalu KIP membalas surat tersebut yang disertai alasan C1 tersebut tak bisa diberikan.

Hal itu berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) PKPU nomor 4 Tahun 2019, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu.

“Dijelaskan, KPU/KIP Kabupaten/kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Tapi yang diminta oleh Panwaslih, adalah untuk kasus dugaan tindak pidana pemilu. Sehingga tidak bisa diberikan,” ujar Ketua KIP Aceh Utara.(*) 

Baca: Pemerintah Aceh Fasilitasi Mahasiswa Mudik Gratis dari Jakarta

Baca: Tiga Nelayan Aceh Sudah Dua Bulan Menghilang, Anggota DPRA Minta Dinsos dan Baitul Mal Turun Tangan

Baca: Diundang Erdogan Ke Turki, Takdir Feriza Haflah Alquran di Perbatasan Bulgaria dan Yunani

Penulis: Jafaruddin
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved