Pandu: Kami tak Ingin Muncul Masalah Hukum

KEPALA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Irawan Pandu Negara MSi menegaskan

Pandu: Kami tak Ingin Muncul Masalah Hukum
IST
IRAWAN PANDU NEGARA, Karo Pengadaan dan Jasa Setda Aceh

KEPALA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Irawan Pandu Negara MSi menegaskan, keluhan dari sejumlah kalangan, termasuk anggota DPRA, kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan rekanan terhadap proses lelang paket proyek APBA 2019, sangat bisa ia pahami dan mengerti.

“Ya, bisa kami pahami semua itu. Tapi prinsip kami dalam bekerja adalah ikuti aturan main dan kehati-hatian menjadi pegangan utama agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari,” ujar Irawan Pandu Negara kepada Serambi di Band Aceh, Jumat (14/6) malam, ketika dimintai tanggapannya terkait keluhan bahkan tudingan sejumlah pihak terhadap Unit Layanan Pelelangan (ULP) Setda Aceh terkait proses lelang proyek APBA 2019 yang berjalan lamban dan terkesan ada “permainan“.

Pandu menjelaskan, kenapa dalam penetapan pemenang proyek fisik, terutama untuk Pekerjaan Umum dan lainnya rata-rata berjalan lamban, hal itu disebabkan pada Januari 2019 lalu, pada saat proses lelang tender hendak dilakukan, keluar aturan baru dari Kementerian PUPR, sehingga semua berkas lelang paket proyek fisik harus disesuaikan dengan Paraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 itu. Inti dari Peraturan Menteri PUPR tersebut adalah terkait masalah pelelangan jasa konstruksi dan konsultan.

Jumlah paket proyek APBA 2019 yang hendak dilelang mencapai ribuan paket, sedangkan staf pokja di ULP jumlahnya berkisar 165 orang, sehingga kalau dibandingkan dengan volume pekerjaannya sudah overload, jauh di atas kemampuan.

Namun begitu, kata Pandu yang didampingi Juru Bicara Gubernur Aceh, Saifullah Abdul Gani, pihaknya tetap terus bekerja, meski beban kerja sudah melampaui rasio personel yang ada di Pokja ULP Setda Aceh.

Pandu mengatakan, ia juga sempat jatuh sakit dan harus berobat ke Penang, Malaysia, akibat beban kerja yang terlalu berat. “Alhamdulillah, sekarang ini kesehatan saya sudah mulai baik kembali, sehingga bisa bekerja maksimal lagi untuk mempercapat proses paket proyek APBA 2019 yang belum ditayang atau dilelang secara terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada masalah di internal pokja terkait pemeriksaan kelengkapan bahan paket proyek milik SKPA tertentu yang hendak dilelang, tapi persyaratannya belum lengkap, maka pihaknya segera memanggil kuasa pengguna anggaran (KPA) dari proyek tersebut, untuk dimintai keterangan dan perbaikan, agar bisa ditayangkan kembali proyeknya.

Begitu juga sebaliknya, meski ULP telah menetapkan pemenang satu paket proyek, tapi bagi KPA rekanan yang dimenangkan dalam penawarannya belum sesuai spek atau HPS yang diminta dalam usulan proyek, KPA bisa menolaknya sebelum penerbitan gunning.

Kasus-kasus seperti itu, kata Pandu, kalaupun terjadi jumlahnya sedikit, tidak banyak. Begitu pun pihaknya siap menerima penolakan KPA terhadap penetapan pemenang dari ULP yang dinilai belum cocok dengan spek atau HPS usulan proposal proyek yang dilelang.

“Data dan fakta kebenaran harus ada, kita siap menerima dan mencari penetapan pemenang lainnya atau dilakukan lelang ulang kembali,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved