FRC Minta Sekjen PBB Mundur, karena Dinilai Gagal Tangani Persoalan Rohingya

FRC mengkritik Antonio Guterres dan mantan Koordinator Residen PBB di Myanmar, Renata Lok-Dessallien karena gagal melindungi ribuan warga Rohingya.

FRC Minta Sekjen PBB Mundur, karena Dinilai Gagal Tangani Persoalan Rohingya
Aliansi Solidarity untuk Rohingya
Kolase Rohingya 

SERAMBINEWS.COM, DHAKA - Sebuah lembaga advokasi Rohingya meminta Sekretaris Jenderal PBB dan pejabat seniornya untuk mengundurkan diri karena kegagalan sistemik dalam menangani kasus genosida di Myanmar.

Dalam sebuah pernyataannya, Koalisi Pembebasan Rohingya (FRC) mengkritik Antonio Guterres dan mantan Koordinator Residen PBB di Myanmar Renata Lok-Dessallien karena dianggap gagal melindungi ribuan warga Rohingya di Myanmar.

Kelompok advokasi ini mengecam Guterres dan Lok-Dessallien atas laporan yang dirilis pada Mei 2019 lalu.

Laporan resmi setebal 36 halaman, yang berjudul "Penyelidikan singkat dan independen mengenai keterlibatan PBB di Myanmar dari 2010 hingga 2018" dan disiapkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Guatemala dan diplomat PBB Gert Rosenthal, mengakui kegagalan sistemik PBB.

Menurut laporan tersebut, ketika bertugas di Myanmar, Lok-Dessallien menekankan laporan internal tentang kegagalan PBB yang mengkhawatirkan di Myanmar dalam menangani pelanggaran hak yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya penganiayaan etnis minoritas Rohingya.

"Setelah pelanggaran berat terhadap norma dan aturan organisasi internasional seperti PBB, Lok-Dessallien tidak diminta pertanggungjawaban karena kurangnya peran yang tepat dari sekjen PBB," tegas laporan itu.

Lembaga itu menuduh Guterres memberi penghargaan kepada Lok-Dessallien dengan kepercayaan yang lebih besar sebagai kepala pejabat PBB di India, bukannya meminta pertanggungjawaban atas kegagalannya.

Mengenai dugaan kegagalan PBB di Myanmar, laporan itu mengatakan bahwa keanggotaan kolektif PBB, yang diwakili oleh Dewan Keamanan, ikut bertanggung jawab karena tidak memberikan dukungan yang cukup kepada sekjen.

Laporan itu juga menyalahkan negara-negara anggota PBB karena mereka secara kolektif juga memikul bagian dari tanggung jawab atas kegagalan badan tersebut dalam menangani insiden di Negara Bagian Rakhine itu.

"Jika ada sebuah tindakan tunggal yang mungkin akan mengubah jalannya peristiwa di Myanmar, itu adalah kehadiran tepat waktu dan tidak memihak di Negara Bagian Rakhine dari beberapa jenis observatorium PBB yang memberikan kepercayaan kepada minoritas yang tertindas," tulis laporan tersebut.

Halaman
12
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved