“Ma’op Donya” dan Konektivitas

Penguasaan kota-kota perdagangan di pantai timur dan barat sumatera, dan juga di kawasan semenanjung Malaysia pada hakikatnya bukan hanya ekspansi geografis, akan tetapi juga sebuah cetak biru geostrategi yang menjadikan Aceh sebagai adidaya kawasan yang mumpuni secara ekonomi dan militer. Tidaklah mengherankan jumlah kapal perang yang banyak, teknologi militer yang canggih, dan kecakapan diplomasi yang dipunyai berdiri sejajar dengan negara-negara ekspansionis Eropah pada masa itu.

Dalam catatan sejarah pasca kemerdekaan, Aceh mengalami isolasi yang sangat signifikan pada paruh kedua awal masa Orde Baru, ketika Kereta Api Aceh berhenti beroperasi, dan pelabuhan bebas Sabang ditutup. Aceh semakin terisolasi secara internal dan eksternal dan dengan demikian konektivitas Aceh praktis mendekati angka nol. Karena berbagai perkembangan tehnologi dan sistem logistik internasional, praktis seluruh pelabuhan laut pantai barat dan timur Aceh juga tinggal rangkanya såja. Mobilitas barang, orang, dan jasa, kemudian sepenuhnya menjadi bagian dari perekonomian Sumatera Utara. Aceh bersama Sumatera Barat dan Riau menjadi daerah pinggiran dari sistem ekonomi pusat, Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya, Riau dan Sumatera Barat secara perlahan, tetapi pasti mampu membebaskan dirinya dari status daerah pinggiran Sumatera Utara, utamanya dengan memiliki konektivitas kelautan yang mumpuni, baik itu Pelabuhan Dumai di Riau dan Pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Tidak hanya itu kedua propinsi itu juga memiliki konektivitas udara yang cukup baik dengan frekuensi penerbangan domestik dan internasional yang relatif cukup maju. Posisi apa pun yang mereka miliki yang sebelumnya tertinggal dari Aceh, saat ini menjadi terbalik, justru Aceh yang kini tertinggal.

Sulit membayangkan Aceh akan maju tanpa konektivitas yang mumpuni. Pemberian status kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan KEK Arun Lhokseumawe oleh pemerintah pusat adalah modal besar Aceh untuk mulai membangun konektivitas yang handal. Dari beberapa oberservasi awal, sepertinya masih cukup banyak lagi yang mesti dikerjakan untuk memastikan kedua proyek itu akan berjalan dan akan berkontribusi untuk kemajuan Aceh.

Proyek BPKS Sabang yang pada awalnya diberikan oleh Presiden Habibie sebagai proyek politik perdamaian dan kini mendekati tahun keduapuluh seharusnya dievaluasi kembali untuk dipertajam dan ditata ulang dengan sebuah missi konektivitas yang tepat dan prospektif.

Selanjutnya pembangunan KEK Arun yang saat ini sepertinya belum menunjukkan geliat yang berarti, perlu lebih cepat ditangani. Perbedaan kepentingan yang tidak sangat strategis sebaiknya segera diselesaikan. Yang harus diingat adalah kesalahan-kesalahan masa lalu dalam hubungan dengan pemerintah pusat dan para investor, baik itu BUMN maupun perusahaan swasta sebaiknya dikaji ulang. Terlalu besar taruhannya seandainya sesuatu yang tidak prinsip, lalu dianggap sebagai prinsip dan diposisikan sebagai “marwah daerah” yang tidak dapat dikompromikan.

Dalam membangun konektivitas hari ini Aceh--masyarakat dan pemerintah--tidak harus menampilkan dirinya dengan kerangka dan semangat “Espanto” -ma’op, karena itu adalah resep Iskandar Muda pada abad ke-17 yang hanya cocok untuk masa itu. Kata espanto Portugis itu hari ini mesti diganti dengan elegante e sabiamente--cerdas dan bijak. Ini penting, karena kalau Aceh bermimpi untuk maju, konektivitas adalah sebuah keniscayaan.