PDIP bukan Partai Kutu Loncat

Keputusan itu diambil, kata dia, setelah dilakukan kajian yang mendalam. Menurutnya, selama ini PDIP Aceh kurang melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat, sebagai bagian dari strategi dalam mendekatkan partai dengan masyarakat. Sehingga dalam beberapa pemilu, suara PDIP di Aceh jauh dari harapan. Padahal secara nasional partai berlambang kepala benteng ini menjadi partai besar dan partai yang berhasil mengantar kadernya, Jokowi sebagai Presiden RI selama dua periode.

“Jika pengurus saat ini serius membela kepentingan rakyat, apa salah setiap ada orang meninggal kirim air mineral atau apalah, sekalipun kita tidak mengenal. Kan tidak mungkin tiap hari ada yang meninggal, dan partai juga tidak akan rugi hanya karena membantu orang kena musibah,” katanya.

Dalam konteks Aceh, lanjut dia, PDIP harus dipimpin oleh orang yang berpengaruh dari berbagai macam kalangan, baik dari ulama maupun mantan kombatan. Diakui atau tidak, ungkap Dony, saat ini dua elemen tersebut merupakan referensi utama bagi mayoritas rakyat Aceh dalam menentukan pilihan politiknya.

“PDIP sendiri tidak ada ambisi untuk menguasai mayoritas kursi baik di tingkat DPRK maupun DPRA. Minimal PDIP bisa memiliki 20% perolehan kursi disetiap daerah agar bisa menjembatani seluruh program-program pemerintah pusat dalam membangun serta memajukan Aceh yang dulu selalu dikenal sebagai daerah modal,” ungkap dia.

Dony berharap kepada masyarakat Aceh untuk tidak terlalu mencurigai PDIP sebagai partai anti Islam, penista ulama, atau partai yang identik dengan PKI. Untuk menghilangkan citra negatif itu, maka dibutuhkan tokoh yang tepat dan diterima oleh masyarakat secara luas untuk merehabilitasi nama partai.

“Saya berharap juga kepada seluruh masyarakat Aceh tidak perlu terlalu mencurigai PDIP, mari kita bersama-sama membangun masa depan Aceh dengan norma-norma syariat Islam, serta mendukung penuh keberadaan partai lokal sebagai identitas dan marwah masyarakat Aceh,” pungkasnya.(tz/mas)