Mawardi Ali Sebut Ada Lobi Terselubung dalam Pengangkatan Ketua Definitif PAN Aceh
Muncul spekulasi aksi penyegelan kantor ini terkait dengan keberadaan PAN di dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang digagas oleh Muzakir Manaf.
Penulis: Subur Dani | Editor: Zaenal
lihat foto
Mawardi Ali Sebut Ada Lobi Terselubung dalam Pengangkatan Ketua Definitif PAN Aceh
Laporan Subur Dani | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aksi penyegelan kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh pada, Minggu (21/7/2019) sore, menyedot perhatian publik, khususnya para politisi, di Aceh.
Pasalnya, selama ini nyaris tidak ada tanda-tanda terjadinya kekisruhan di tubuh partai berlogo matahari itu.
Sehingga banyak bertanya-tanya tentang motif dan latar belakang aksi penyegelan kantor yang berada di Jalan Tgk Imuem Lueng Bata, Banda Aceh ini.
Muncul spekulasi aksi penyegelan kantor ini terkait dengan keberadaan PAN di dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang digagas oleh Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf.
Apalagi, sejumlah petinggi partai yang juga pengurus harian, turut hadir dalam proses penyegelan tersebut.
Wakil Ketua DPW PAN Aceh, Ir Mawardi Ali adalah salah satu figur yang hadir di lokasi pada saat penyegelan kantor tersebut.
Selain Mawardi Ali, terlihat juga hadir dua anggota DPRA dari PAN yaitu, Sulaiman Ali dan Asrizal H Asnawi.
Baca: VIDEO - Kantor DPW PAN Aceh Disegel, Baliho Diturunkan, Pintu Digembok
Kehadiran Mawardi menarik perhatian karena yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Bupati Aceh Besar.
Mawardi juga berbicara blak-blakan kepada awak media terkait aksi penyegelan kantor DPW PAN Aceh ini.
Menurutnya, aksi ini dilakukan sebagai protes terhadap pelanggaran mekanisme partai yang terjadi dalam pengukuhan Teuku Hasbullah sebagai ketua definitif DPW PAN Aceh oleh DPP PAN.
"Mekanisme partai harus berjalan dengan baik, mekanisme harus sesuai dengan AD/ART, termasuk pengangkatan plt, dari plt jadi definitif, ini ada sebuah kesalahan mekanisme antara DPW dengan DPP," kata Mawardi Ali.
Mantan anggota DPRA ini berharap, para sesepuh PAN Aceh segera menengahi masalah ini.
"Kita berharap para sesepuh partai, ada Pak Farhan, Pak Azwar Abubakar bisa menengahi sekaligus mendinginkan persoalan ini. Supaya ini bisa melahirkan kepemimpinan yang demokratis, mendapat kepercayaan DPW," katanya.
Baca: VIDEO - Jajal Olahraga Paralayang, Bupati Mawardi Ali Sebut Wisata Aceh Besar Amazing
Menurutnya ini harus segera diselesaikan, karena Mawardi menengarai ada proses lobi terselubung dalam pengkuhunan ketua definitif DPW PAN Aceh termasuk saat pengangkatan Plt Ketua.
"Saya lihat dari pertama ini ada proeses lobi yang terselubung untuk pengangkatan plt (menjadi ketua definitif), termasuk kenapa plt dari sekretaris. Di meknisme partai, plt itu kalau ketua berhalangan, atau ketua mengundurkan diri, ada wakil ketua I yang menjabat sebagai plt dan tugasnya menjalankan rutinintas partai dan mempersiapkan musywillub," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kantor DPW PAN Aceh di Jalan Tgk Imuem Lueng Bata, Banda Aceh, disegel pengurus harian dan kader sekira pukul 17.15 WIB Minggu (21/7/2019).
Penyegelan itu dilakukan karena mereka tak menerima keputusan DPP PAN yang mengukuhkan Teuku Hasbullah--yang selama ini menjabat Plt Ketua--sebagai Ketua (definitif) DPW PAN Aceh periode 2015-2020.
Baca: Terkait Koalisi Aceh Bermartabat Jilid II, Internal DPW PAN Pecah?
Tanggapan T Hasbullah
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, Teuku Hasbullah yang dikonfimasi Serambinews.com, menyesalkan penyegelan kantor partai yang dipimpinnya tersebut.
Pria yang akrab disapa Bang Bob ini mengaku mendapat telepon bahwa ada rapat yang dilakukan oleh beberapa pengurus yang berujung pada penyegelan kantor.
"Sebabnya mungkin ada kaitan dengan pengukuhan saya sebagai ketua definitif DPW PAN Aceh. Cuma sangat saya sayangkan kenapa itu terjadi. Padahal kan bisa kita duduk membicarakan hal itu bersama," kata Teuku Hasbullah kepada Serambinews.com, tadi malam.
Dia juga menyesalkan karena yang menyegel kantor itu mengatasnamakan pengurus harian.
"Apalagi mengatasnamakan kader dan pengurus, padahal cuma sekitar 15 orang. Pengurus kan 70 orang," kata dia.
Dia berjanji dalam beberapa hari ini akan menggelar rapat membahas persoalan itu.
"Dalam beberapa hari ini saya akan bicarakan, mungkin informasi nggak sampai ke mereka. Saya akan duduk, saya undang, saya akan buat rapat harian. Semua kami undang," katanya.
Terkait surat pengukuhan yang telah dikeluarkan oleh DPP PAN itu, dia mengaku tidak pernah meminta agar dirinya dikukuhkan sebagai Ketua Definitif DPW PAN Aceh.
"Dalam surat kami minta dikukuhkan sekretaris, kami kirim tiga nama. Saya tidak minta agar saya dikukuhkan sebagai ketua definitif," katanya.
"Tapi ya tidak apa-apa, semua punya niat yang sama untuk membesarkan partai. Nanti akan kita bahas ini secara bersama," pungkasnya.
Baca: Rabu, Ayah Bunuh Anak Pakai Racun Tikus Disidang
Baca: Info untuk Pelintas Banda Aceh - Medan, Ada Perubahan Lalu Lintas di Kota Kualasimpang
Terpecah di Koalisi Aceh Bermartabat?
Sebelumnya diberitakan, di tengah isu terbentuknya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II di DPRA, tercium aroma perpecahan di internal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Aceh yang berbeda merespons koalisi tersebut.
Antara sesama pengurus, ternyata tidak satu pandangan dengan koalisi ini.
Plt Ketua DPW PAN Aceh, T Hasbullah HD sudah sepakat bergabung dalam KAB jilid II ini, bahkan ia hadir dalam rapat bersama lintas parpol yang tergabung dalam KAB beberapa hari lalu.
Namun belakangan, anggota DPRA dari Frksi PAN di DPRA, Asrizal Asnawi justru mengatakan PAN belum membahas perihal koalisi mereka di DPRA.
Sampai hari ini PAN belum membahas perihal koalisi di rapat harian DPW PAN Aceh, ke mana dan dengan siapa PAN berkoalisi di parlemen 2019.
"Ini perlu disampaikan, mengingat banyak kader dan simpatisan PAN di bawah yang menanyakan hal ini kepada kami sebagai pengurus," kata Asrizal kepada yang juga Ketua Bapilu PAN Aceh kepada Serambi, baru-baru ini.
Asrizal mengatakan itu, menyusul berita Serambi berjudul 'PA dan PNA Bersatu' yang di dalamnya juga tersebut tujuh parpol sepakat dengan KAB jilid II, salah satunya PAN.
Baca: PA dan PNA Bersatu di DPRA
Baca: PA dan PNA Bersatu, Mimpi Irwandi yang Terwujudkan?
Asrizal mengatakan, di internal PAN, semua hasil keputusan yang diambil melalui proses mekanisme partai sesuai AD/ART. "Seperti tahun 2014 koalisi dibicarakan alot di DPW PAN sehingga memutuskan untuk bersama teman-teman partai lain untuk membentuk KAB jilid I," katanya.
Demikian juga perihal dukungan untuk Pilkada 2017, saat itu pengurus tetap istikamah mendukung pasangan Mualem-TA Khalid karena sudah diputuskan di rapat harian walau harus berbeda dengan DPP yang merestui dan mendukung Tarmizi Karim kala itu.
"Dalam mekanisme PAN, tidak bisa satu orang menentukan arah kebijakan ke mana PAN akan koalisi. PAN sangat nyaman di KAB jilid I, dengan mitra-mitra partai yang lama, namun komposisi sekarang kan sudah berbeda, ada PNA dan SIRA yang bergabung sehingga pembicraan di internal partai harus lebih serius," demikian Asrizal.(*)
