Bendera Aceh

YGHL Aceh Selatan Dukung Mendagri Batalkan Bendera Aceh, Ini Alasannya

Menurutnya, dengan Bendera Alam Peudeng sebagai lambang Aceh yang banyak disukai masyarakat Aceh adalah jalan keluar dari kebuntuan selama ini tentang

YGHL Aceh Selatan Dukung Mendagri Batalkan Bendera Aceh, Ini Alasannya
ist
Bendera Alam Peudeng berkibar di Aceh barat 

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL) Aceh Selatan yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terkait Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013.

“Kami sangat mendukung keputusan Mendagri nomor 188.34/2723/SJ yang membatalkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh,” kata Direktur Eksekutif LSM YGHL,
Sarbunis di Tapaktuan, Senin (5/8).

Sehubungan dengan itu, pihaknya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera menindaklanjuti keputusan Mendagri RI tersebut untuk mengganti Bendera Bintang bulan dengan bendera bentuk lain.

Karena, tambahnya, Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menjamin kepastian hukum, mengutamakan kedaulatan NKRI serta meredam munculnya gerakan anti pemerintah RI.

Baca: Jabatan Sekda Bener Meriah di Lelang, Ini Persyaratannya

Baca: Dinsos Upayakan Rujuk Pasien Gangguan Jiwa dan Dua Anaknya ke Banda Aceh

Baca: Kota Langsa Kini Miliki Kantor UPDT Metrologi

Dia berharap DPR Aceh dapat mengqanunkan bendera Alam Peudeung sebagai bendera rakyat Aceh. Sebab karena bendera itu memiliki nilai sejarah bagi rakyat Aceh dimasa lampau pada masa Kerajaan Aceh Darussalam.

“Bendera alam peudeung sebagai benderanya rakyat Aceh merupakan solusi tepat dalam menindak lanjut Keputusan Mendagri tersebut,” terangnya.

Menurutnya, dengan Bendera Alam Peudeng sebagai lambang Aceh yang banyak disukai masyarakat Aceh adalah jalan keluar dari kebuntuan selama ini tentang bendera Aceh.

Untuk itu pihaknya sangat mendukung Bendera Alam Peudeng seraya berharap Aceh lebih berjaya dalam naungan NKRI.

Sementara itu T Sukandi, ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN) menilai pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh bukan oleh Mendagri, melainkan undang-undang.

“Sebab pemerintah berjalan para rambu undang-undang yang artinya pemerintah masih di bawah dari undang-undang,” jelasnya.(*)

Penulis: Taufik Zass
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved