Salam

Soal Lembaga Pertanahan, Intensifkan Melobi Pusat

Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mengatakan, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan sendiri mengurus pelayanan pertanahan

Soal Lembaga Pertanahan, Intensifkan Melobi Pusat
Tgk Malik Mahmud Al-Haytar 

Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar mengatakan, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan sendiri mengurus pelayanan pertanahan di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).  Bahkan untuk mendukung itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, hingga kini pelimpahan kewenangan lembaga pertanahan dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Aceh itu menjadi perangkat daerah belum terlaksana. Di sisi lain, Pemerintah Aceh sudah membentuk lembaga perangkat daerah sendiri, yaitu Dinas Pertanahan Aceh. Pelimpahan ini dinilai mendesak dan penting untuk menjalankan amanat undang-undang.

Hal itu diungkapkan Malik Mahmud saat menjadi keynote speaker pada acara Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Perpres Nomor 23 Tahun 2015 di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (8/8) sebagaimana dipublikasi Serambi kemarin.

Malik Mahmud menambahkan bahwa perpres tersebut menegaskan pengalihan status kelembangaan, kepegawaian, aset, dan dokumen yang harus sudah dilaksanakan paling lama satu tahun setelah perpres ini diundangkan. Tapi, sudah tiga tahun sejak diundangkan pada 13 Februari 2015, aturan itu belum juga dilaksanakan.

Nah, kita patut prihatin sekaligus menyesalkan mengapa sampai terjadi seperti ini. Padahal, Perpres 23 Tahun 2015 itu lahir untuk mendukung kelancaran pengalihan kelembagaan, status, kepegawaian, aset, dan dokumen terkait urusan pertanahan di Aceh.

Memang sih tidak semua butir MoU Helsinki dan pasal-pasal UUPA direalisasikan dengan cepat oleh pemerintah pusat. Ada saja tarik ulurnya. Salah satu buktinya adalah PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh. PP ini baru diterbitkan pada 12 Februari 2015, artinya sembilan tahun setelah UUPA disahkan. Dan yang menandatanganinya pun bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai arsitek perdamaian Aceh bersama Jusuf Kalla. Tapi yang mengeluarkan dan meneken PP tersebut justru Jokowi, presiden sesudah SBY.

Kejadian kedua terulang lagi terhadap PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. PP ini harusnya lahir pada masa SBY memimpin negeri, mengingat perdamaian Aceh adalah legacy beliau. Tapi entah kenapa, PP tersebut dibiarkan mengambang, sehingga Jokowi lagi yang menjadi pahlawannya.

Di luar semua itu, realisasi MoU Helsinki pun tidak cukup progresif. Hingga 14 tahun nota kesepahaman damai itu diteken, masih sekitar sepuluh pasal lagi yang belum implementatif. Sebagian besar memang tanggung jawab atau “utang” pusat, misalnya belum terbetuknya Pengadilan HAM untuk Aceh, Komisi Bersama Penyelesaian Klaim, belum jelasnya batas Aceh dengan Sumatera Utara berdasarkan posisi 1 Juli 1956. Bahkan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang pun sudah dibatalkan Mendagri tahun 2016 silam, namun baru awal Agustus tahun ini masyarakat Aceh mengetahuinya.

Atas dasar semua realitas itu, maka Pemerintah Aceh perlu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membahas masalah pelimpahan kewenangan di bidang pertanahan yang dipersoalkan Wali Nanggroe tersebut.  Tak ada jalan lain, kecuali mengntensifkan lobi terhadap pusat. Telusuri sumber-sumber hambatannya, advokasi dengan serius, ingatkan pusat untuk menghargai kekhususan dan keistimewaan Aceh, dan adalah kewajiban pusat untuk menghargai dan mewujudkannya dengan seikhlas-ikhlasnya. Libatkan juga pelobi yang mumpuni dan disegani. Tak perlu dululah memperdengarkan kepada pusat wacana referendum atau “Aceh harus angkat senjata lagi” agar semua klausul yang diambangkan itu cepat direalisasi. Kalau masih ada jalur lobi dan diplomasi, ya utamakanlah itu. Semoga membawa hasil.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved