Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri di Nduga Papua, Ribuan Warga Masih Tinggal di Pengungsian

"Sebenarnya mereka sangat membutuhkan bantuan sosial kemanusiaan," kata Theo.

Theo sendiri sepakat dengan usul penarikan pasukan TNI/Polri dari Nduga agar tidak terjadi kontak senjata dengan OPM.

Dengan begitu, masyarakat yang mengungsi dapat kembali ke desanya masing-masing dan menerima bantuan.

Theo menuturkan, masyarakat yang memilih bertahan di tempat pengungsian sebenarnya merasa takut. Mereka takut dengan pasukan TNI/Polri dan OPM.

Sebab, jika terjadi kontak senjata, masyarakat sipil ikut menjadi korban.

Theo menilai, jalan dialog antara pemerintah dan OPM sangat mungkin dilakukan untuk mengakhiri krisis di Nduga.

"Mereka merasa takut tindakan-tindakan aparat dan OPM, sebab kalau sudah kontak senjata itu kan masyarakat juga bisa kena," tutur Theo.

"Jadi mereka memilih untuk pindah. Masyarakat itu sebenarnya takut dua-duanya, takut OPM dan takut TNI, karena mereka sudah kontak senjata, jadi masyarakat juga bisa kena," kata dia.

Tak dapat Akses Kesehatan dan Pendidikan

Akibat krisis berkepanjangan, warga Kabupaten Nduga tak dapat mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan selama di pengungsian.

Pada awal Agustus lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga akhirnya menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk melaporkan situasi terkini di daerahnya.

"Kasihan masyarakat di sana tidak menerima hak dasar (pendidikan dan kesehatan)," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurut Namia, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar 24 sekolah di 11 distrik tidak berjalan.

Beberapa puskesmas dan posyandu juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak jalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," kata Namia.