Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri di Nduga Papua, Ribuan Warga Masih Tinggal di Pengungsian

Butuh Tempat Tinggal

Namia mengungkapkan bahwa warganya yang saat ini masih berada di pengungsian membutuhkan tempat tinggal.

Kendati demikian, lanjut Namia, Pemkab Nduga tidak memiliki dana yang mencukupi untuk membangun rumah bagi para pengungsi.

Namia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, termasuk dalam memenuhi hak warga atas pendidikan, kesehatan, dan pemulihan dari trauma.

Oleh sebab itu ia berharap pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran dana untuk menangani pengungsi Nduga.

Namun, dalam pertemuan itu Namia tidak menyebutkan berapa anggaran yang dimiliki maupun yang dibutuhkan oleh Pemkab.

"Kami mulai dari bulan Desember (2018) sampai sekarang delapan bulan, dengan kemampuan APBD yang ada kami berusaha, tapi tidak sanggup lagi untuk menangani kebutuhan rumah masyarakat, termasuk pendidikan. Apalagi untuk proses pemulihan, traumanya sangat tinggi sekali," kata Namia.

Penarikan Pasukan

Dalam pertemuan dengan Ketua DPR, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta pemerintah segera menarik aparat TNI/Polri.

"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke bebrapa kabupaten tetangga dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan. Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan bahwa masyarakat Nduga umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Saat itu Kopassus yang dipimpin Brigjen Prabowo Subianto (kini Ketua Umum Partai Gerindra) melakukan operasi militer pembebasan sandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95.

Namia mendengar kabar dari berita di media massa yang menyebut pengiriman pasukan TNI/Polri bertujuan untuk menjaga proyek pembangunan jalan pemerintah pusat.

Namun, aparat TNI/Polri justru masuk ke kampung-kampung, bahkan rumah penduduk, karena proyek pembangunan jalan terhenti.

"Sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan. tapi anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana, di rumah-rumah masyarakat di sana," kata Namia.