Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri di Nduga Papua, Ribuan Warga Masih Tinggal di Pengungsian

"Trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma. Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Seperti itu sehingga persoalan ini, dalam waktu singkat mau diselesaikan sangat susah," ucapnya.

Terkait permintaan tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo menuturkan bahwa permintaan penarikan aparat TNI/Polri dari Nduga harus dibahas oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Masalah keamanan ini memang memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Semua stakeholder harus duduk bersama lagi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan unsur-unsur keamanan, apakah keamanan di sana harus dipertahankan atau perlu dikurangi tensinya," ujar Bambang.

Pasukan TNI Tetap Dibutuhkan

Permintaan penarikan pasukan itu mendapat tanggapan dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi.

Sisriadi menegaskan bahwa keberadaan pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua, bukan bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Selain bertugas untuk menjaga keamanan, prajurit TNI juga membantu pembangunan infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah.

"Keberadaan pasukan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Tugas mereka adalah membangun infrastruktur perhubungan darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nduga," ujar Sisriadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Seperti diketahui, Polri tengah mengejar pelaku pembunuhan puluhan pekerja proyek jembatan PT Istaka Karya.

Diduga tersangka pelaku masih bersembunyi di wilayah Nduga.

Oleh sebab itu keberadaan aparat TNI/Polri penting untuk menjaga keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Khususnya membantu menangkap DPO kriminal bersenjata yang bersembunyi di wilayah Nduga dan sekitarnya," kata Sisriadi.

"Kenapa harus TNI? Masih ingat karyawan PT Istaka Karya yang dihabisi secara tidak manusiawi oleh kriminal bersenjata?" ucapnya.

Sebagian pasukan TNI, lanjut Sisriadi, ditugaskan pula untuk membantu Polri dalam rangka penegakan hukum.

Sementara Polri meminta semua pihak, termasuk bupati untuk sinergis menuntaskan persoalan di Nduga.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menilai bahwa kepala daerah di wilayah tersebut seharusnya mendukung keberadaan TNI-Polri yang sedang menjalankan fungsi pengamanan.

Baca: Beredar Kabar Habib Bahar bin Smith Dianiaya di Lapas, Kemenkumham Sebut Hoax, Ini penjelasannya

Baca: Panwaslih Menangkan Tgk Abdu Manaf, Saya Bersyukur kepada Allah Swt

Baca: Viral Karena Bisa Sembuhkan Kanker, Ini Fakta Tentang Tanaman Bajakah, Tumbuhan Asli Kalteng

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga..."