Info Aceh Timur

Muspika Se-Aceh Timur Ikuti Rakor Pengawasan Orang Asing

Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa, Rakor Tim Pengawasan Orang Asing di Aceh Timur.

Muspika Se-Aceh Timur Ikuti Rakor Pengawasan Orang Asing
Dok: Humas Aceh Timur
Plt Asisten l Setdakab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, membuka Rakor Tim Pengawasan Orang Asing di Aceh Timur, Selasa (20/8/2019). 

SERAMBINEWS.COM, IDI – Asisten l Pemkab Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing di Aceh Timur, yang diikuti oleh seluruh Muspika se-Aceh Timur, di Kopi Paste Idi Rayeuk, Selasa (20/8/2019).

Rakor ini digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa.

Syahrizal Fauzi, mengatakan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas Visa kunjungan, dimana Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk kembali menambah jumlah negara-negara subjek bebas Visa kunjungan, hingga saat ini berjumlah total 169 negara.

Pertimbangan pemerintah, mengambil kebijakan ini untuk meningkatkan hubungan antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan juga dalam rangka memberi manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya.

Kebijakan Pemerintah tentang bebas Visa, jelas Syahrizal, tentunya juga harus diiringi dengan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak.

Segenap aparatur pemerintah dan juga masyarakat umum harus sadar bahwa terdapat potensi ekses negatif dari kemudahan pelintasan manusia seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai, peningkatan tindak kejahatan transnasional dan berbagai hal lainnya.

"Untuk itu salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ekses negatif ini adalah upaya peningkatan penegakan hukum. Penegakan hukum ini sangat bergantung dari baik atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing oleh seluruh pihak,” demikian pungkas Syahrizal.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Langsa, Fachryan mengatakan, kementrian Hukum dan HAM sebagai leading sektor dari sisi keimigrasian memiliki peranan yang strategis dalam mendukung upaya pemerintah untuk mendukung program investasi nasional.

Ini dilakukan melalui penyusunan program debirokratisasi pelayanan keimigrasian dalam hal kemudahan pemberian visa, izin tinggal serta tentunya pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

Di sisi lain Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) tingkat Kabupaten Aceh Timur yang sudah berjalan sangat baik selama ini pada tataran pelaksanaan merupakan wujud sinergritas antara instansi Pemerintah dalam memecahkan permasalahan Pengawasan orang asing yang terjadi di lapangan.

“Mari bersama-sama berkomitmen untuk saling besinergi dan membantu penegakan hukum terhadap orang asing sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana kewenangan yang terdapat pada peraturan masing-masing instansi terkait,” demikian pungkas Fachryan.(*)

Baca: Algojo Kewalahan Cambuk Terpidana Zina di Pidie, Masing-masing 100 Kali, Ganti Rotan Enam Kali

Baca: Ini Lokasi Jamaah Haji Aceh Selama di Madinah

Baca: Aiyub Abbas Kembali Pimpin KONI Pijay, Dipilih Secara Aklamasi

Baca: Pria Bersebo yang Rampok Pedagang Sayur Keliling Lukai Korban, Diduga Gunakan Ini

Baca: Provinsi Kembalikan Sebagian Besar Berkas Calon Anggota DPRK Bireuen, Masalahnya Sederhana

Baca: Dari Penangkapan Juragan, Petugas Kejaksaan Turut Amankan Satu Unit Mobil Harier

Penulis: Seni Hendri
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved