Sri Mulyani Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Siap-siap Membayar Segini

SERAMBINEWS.COM - Wacana menaikkan iuran BPJS Kesehatan kembali muncul. Bila diberlakukan, maka siap-siap untuk membayar iuran bulan melebihi dari sebelumnya.

Kementerian Keuangan memberikan usulan kenaikan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100 persen.

Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Baca: Masyarakat Ramai Berobat ke Luar Negeri, RS di Medan Rujuk Pasien ke Penang, BPJS Dipertanyakan

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

"Kami mengusulkan kelas II dan kelas I jumlah yang diusulkan DJSN perlu dinaikkan.

Pertama, itu untuk memberi sinyal yang ingin diberi pemerintah ke seluruh universal health coverage standard kelas III kalau mau naik kelas ada konsekuensi," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat bersama dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"DJSN tadi Rp 75.000 untuk kelas III dan Rp 120.000 untuk kelas I, kami mengusulkan Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I yang akan kita mulai pada 1 Januari 2020," jelas dia.

Dia mengatakan, usulan kenaikan iuran untuk peserta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 bisa diberlakukan.

Kenaikan iuran kelas III dan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bakal diberlakukan.

Baca: Tunjangan Cuti Tahunan Direksi BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Perhitungan Kenaikan Iuran Oleh karena itulah, pemerintah harus mulai memasukkan perhitungan kenaikan iuran ke dalam APBN tahun ini.

Pemerintah pusat akan terlebih dahulu menanggung beban pembayaran bagi peserta PBI, baik pusat dan daerah sepanjang bulan Agustus hingga Desember 2019.

"Karena untuk daerah bisa lebih kompleks permasalahannya jika APBD mereka sudah di-approve, jadi kami mengusulkan PBI daerah dari Agustus hingga Desember kenaikannya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat terlebih dahulu," ujar dia.

Selain itu, pembayaran iuran oleh TNI, POLRI dan ASN yang tadinya 5 persen dari penghasilan termasuk tunjangan kinerja (tukin) pegawai maksimal sebesar Rp 8 juta dinakkan menjadi hingga berpenghasilan Rp 12 juta per bulan.

"Di mana pemerintah pusat akan membayarkan 4 persen, dan dari pegawai hanya 1 persen dari Rp 12 juta per bulan untuk cover ASN, pasangan, dan maksimal 3 anak," ujar dia.

Baca: Keterlambatan Pembayan Klaim Jasa BPJS Rumah Sakit, Ada Solusinya

Dapat Suntikan Rp 13 Triliun

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan untuk menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah dari Rp 23.500 menjadi Rp 42.000.

Selain itu, juga menyesuaikan iuran Peserta Penerima Upah (PPU) pemerintah, yaitu TNI, POLRI dan ASN yang ditanggung oleh pemerintah di mana tarifnya menjadi 5 persen dari take home pay sebesar Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta.

Usulan tersebut dilakukan untuk menambal kinerja keuangan BPJS Kesehatan yang terus defisit sejak 2014.

Bahkan tahun ini, angka defisit bisa mencapai Rp 32,84 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika usulan tersebut diberlakukan, maka BPJS bakal mendapatkan dana setidaknya Rp 13,56 triliun.

 "Total semuanya adalah BPJS akan mendapatkan Rp 13,56 triliun jika menggunakan tarif baru untuk PBI mulai Agustus dan untuk PPU pemerintah yang mulai berlaku bulan Oktober," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca: Viral, Twit BPJS Kesehatan Jadi Bulan-bulanan Netizen, Orang Meninggal Suruh Datang ke Kantor

Selain itu, jika BPJS Kesehatan secara konsisten dapat menerapkan rekomendasi dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maka bisa mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 5 triliun.

Sehingga secara keseluruhan BPJS akan mendapatkan dana sebesar Rp 18,57 triliun.

"Maka sudah bisa dikurangi potensi defisitnya yang tadi sebesar Rp 18,56 triliun sehingga sisa defisitnya Rp 14 triliun," ujar dia.

Adapun sisa defisit Rp 14 triliun tersebut bisa diatasi dengan melakukan penyesuaian PPU Badan Usaha sama seperti yang diberlakukan untuk PPU pemerintah.

Selain itu, Kemenkeu juga mengusulkan untuk kenaikan iuran peserta JKN baik kelas I dan kelas II.

Besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100 persen.

Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000, kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Baca: Ini Penyakit yang Paling Banyak Ditanggung BPJS Kesehatan

Sebelumnya, DJSN sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

Adapun untuk kelas III, baik DJSN dan Kemenkeu sepakat besaran iuran Rp 42.000 per peserta.

Perubahan iuran untuk masyarakat umum rencananya bakal diberlakukan pada Januari 2020.

Sri Mulyani mengungkapkan, dengan usulannya tersebut maka pada tahun 2020 bisa menyelesaikan sisa defisit sekitar Rp 14 triliun di tahun 2019.

Bahkan, BPJS berpotensi mencetak surplus sebesar Rp 17,2 triliun sehingga tersisa Rp 3 triliun jika menambal defisit tahun sebelumnya.

Surplus tersebut bakal masih berlanjut di tahun -tahun berikutnya.

Untuk 2021, 2022, sampai 2023 proyeksi berdasarkan jumlah peserta dan utilisasi, di masing-masing tahun BPJS bakal surplus Rp 11,59 triliun, Rp 8 triliun, dan Rp 4,1 triliun.

"Itu yang kita usulkan sehingga mungkin untuk menyelesaikan situasi hari ini dan memperbaiki dari proyeksi cashflow BPJS," sambungnya.(*)

Baca: Ibu dan 3 Anaknya Bunuh 1 Keluarga Dekatnya, Begini Cara Tutupi Selama 5 Tahun, Awal Mula Terbongkar

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Menkeu Usul Iuran Peserta BPJS Kesehatan Naik 100 Persen dan Iuran Naik, BPJS Kesehatan Bakal Dapat Suntikan Rp 13,56 Triliun