Kisruh PNA

Darwati Tanggapi Komentar Ketua Majelis Tinggi PNA yang Melarangnya Bicara sebagai Ketua Harian

Darwati A Gani, Ketua Harian DPP PNA yang baru diangkat oleh Ketua Umum Irwandi Yusuf menanggapi pernyataan Ketua MTP PNA Irwansyah, Kamis (29/8/2019)

Darwati Tanggapi Komentar Ketua Majelis Tinggi PNA yang Melarangnya Bicara sebagai Ketua Harian
For Serambinews.com
Darwati A Gani 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Darwati A Gani, Ketua Harian DPP PNA yang baru diangkat oleh Ketua Umum Irwandi Yusuf menanggapi pernyataan Ketua MTP PNA Irwansyah, Kamis (29/8/2019). 

Dia mengatakan bahwa tugas ia sebagai ketua harian yang diangkat oleh Ketua Umum DPP PNA sebagaimana diterangkan dalam Pasal 21 ayat (4) AD PNA hanya membantu Ketua Umum dalam manajemen operasional administrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

“Sampai detik ini belum ada tugas lain yang diberikan, termasuk memberi tanggapan terhadap rilis MTP PNA yang saya sendiri belum membacanya,” kata Darwati.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), kata Darwati, disebutkan bahwa MTP bersifat kolektif kolegial. Irwandi Yusuf sendiri juga bagian dari MTP, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak bisa diputuskan oleh  satu orang.

“Jadi, rilis itu suara siapa? Ketua MTP saja? Apakah sudah diputuskan secara kolektif? Dalam ART PNA Pasal 6 ayat (1) diterangkan bahwa MTP dalam pengambilan keputusannya harus berdasarkan musyawarah mufakat atau voting jika tidak tercapai kesepakatan,” ungkap dia.

Baca: Ketua Majelis Tinggi PNA Minta Darwati dan Muharram tak Bicara sebagai Ketua Harian dan Sekjen

Baca: Satgas Amankan Kantor PNA, Mencuat Isu Perebutan Kantor

Baca: VIDEO - Isu Perebutan Kantor, Satgas Amankan Kantor PNA

Baca: ‘Jika Saya Gaduh, PNA Cuma 1 Kursi’

Baca: Muharram: Tak Ada Agenda Perebutan Kantor PNA

Karena itu, Darwati berharap kepada semua pihak untuk mengacu ke AD/ART PNA agar tidak ada tafsir yang melampaui aturan partai.

Masyarakat Aceh, kata Darwati, bisa dengan mudah mendapatkan AD/ART PNA, dan masyarakat juga tahu, paham, dan mengerti apa yang menjadi kewenangan MTP PNA.

Kewenangan MTP PNA itu, sambung Darwati, tatarannya ideologi atau arah dan tujuan partai, tata cara dan mekanisme kerja, strukrur majelis tinggi, dan juga soal menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

“Jangan yang wilayah kerja Ketua Umum DPP PNA diambil alih. Ini namanya kudeta tidak cerdas. Ketua Umum DPP PNA itu dipilih oleh Kongres dan kepada Ketua Umum diberi hak untuk mengangkat Ketua Harian, dan apapun langkah pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan semua kegiatan kepartaian pertanggungjawabannya kepada Kongres,” demikian Ketua Harian PNA, Darwati A Gani. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved