Rusuh di Papua
Soal Rusuh di Papua, Wiranto: Ya Terserah Kita Mau Umumkan Jumlah Korban atau Tidak
Menurut Menkopolhukam Wiranto, soal jumlah korban dalam kerusuhan di Papua, masih akan didata lebih lanjut.
Soal Rusuh di Papua, Wiranto: Ya Terserah Kita Mau Umumkan Jumlah Korban atau Tidak
SERAMBINEWS.COM - Soal kerusuhan Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menolak mengungkapkan jumlah korban masyarakat sipil yang tewas akibat kerusuhan dan kontak senjata di Papua.
Menurut Menkopolhukam Wiranto, soal jumlah korban dalam kerusuhan di Papua, masih akan didata lebih lanjut.
Wiranto menegaskan jika soal info korban dalam kerusuhan Papua menjadi haknya untuk mengumumkan atau tidak.
"Malam ini kita enggak bicara soal yang korban yang rusak, itu nanti pada penjelasan yang lain.
Karena laporan terus berjalan.
Baca: Ratusan Siswa Bireuen Mogok Belajar, Minta Kepsek Transparan Soal Dana
Baca: Pos Anggaran Tak Terduga Membengkak, Dari Rp 56,196 M menjadi Rp 371,388 M
Kita biasanya menerima laporan malam seperti ini, kita kompilasi, baru kita jelaskan besok pagi," kata Wiranto saat ditanya wartawan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Sebelumnya, sejumlah media asing dan dalam negeri memberitakan setidaknya enam sampai tujuh korban tewas dalam kontak senjata di Deiyai, Rabu (28/8/2019).

Menko Polhukam, Wiranto (Chaerul Umam/Tribunnews.com)
Namun, hingga malam ini polisi baru mengonfirmasi dua warga sipil yang tewas.
Wiranto menegaskan, update informasi terkait jumlah korban adalah kewenangan pemerintah dan aparat.
"Ya terserah kitalah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak.
Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak," kata dia.
Setelah itu, ia enggan menanggapi lagi pertanyaan wartawan yang terkait jumlah korban.
Ia terus berjalan cepat dan naik ke mobil golf yang telah disiapkan.
Baca: Kawanan Monyet Masuk ke Dapur, Kaum Ibu dan Anak-anak Ketakutan

Asap mengepul dari salah satu bangunan yang dibakar massa dalam aksi protes yang berujung anarkis di Jayapura, Kamis (29/8/2019). (KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI)
"Sudahlah, jilid pertama sekarang (tidak bahas korban), jilid dua besok," kata Wiranto. (Kompas.com/Ihsanuddin)
Wiranto Sudah Tahu Dalang Provokator
Menkopolhukam Wiranto akui sudah tahu dalang yang menjadi provokator kerusuhan di Papua dan Papua Barat, beri peringatan tegas.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.
Bahkan, adanya pihak provokator gelap ini juga telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo.
Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.
"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini.
Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil," ucap dia lagi.
Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.
Mantan Panglima ABRI itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua dan Papua Barat.
Jokowi, kata Wiranto, justru ingin tindakan persuasif atau lunak.
Wiranto menyebut, Jokowi juga ingin aparat melindungi obyek-obyek penting serta fasilitas publik dan fasilitas milik negara, jangan sampai ada yang dirusak karena dapat menghambat kegiatan masyarakat.
"Demonstrasi anarkis merusak sesuatu, sebenarnya mengkhianati rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat," ucap Wiranto. (Kompas.com/Ihsanuddin)
Wiranto menyayangkan demonstrasi menuntut referendum
Menteri Koordinator Politik Hukum Kemananan (Menkopolhukam) Wiranto mempertanyakan aksi unjuk rasa yang meluas di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.
Ia pun menyinggung kemenangan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Papua.
"Kita tahu bahwa presiden Jokowi waktu Pemilu yang lalu itu hasil Pemilihan Umum di sana (Papua) kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi.
Artinya, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus 5 tahun ke depan," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (29/8/2019).
"Jadi kalau kita jujur sebenarnya tidak perlu demonstrasi yang kemudian menuntut macam-macam," tambahnya.
Wiranto menyayangkan, demonstrasi di kabupaten Deiyai yang menuntut referendum.
Menurut dia, hal itu mengingkari hasil Pemilu yang telah diumumkan.
"Demonstrasi menuntut kesamaan, persamaan hak bahkan menuntut referendum.
Itu sebenarnya mengingkari hasil pemilihan umum yang lalu," ujarnya.
Wiranto meminta, masyarakat Papua tak mudah terprovokasi.
Ia menduga ada pihak lain yang tak ingin Indonesia aman dan damai.
"Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya," tuturnya.
Selanjutnya, Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah terus berusaha hadir dengan cara-cara yang tepat agar masalah di Papua dapat diselesaikan dengan baik.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah memanggilnya untuk membahas penyelesaian konflik di Papua.
Menurut dia, Jokowi akan segera datang ke Papua.
"Beliau (Jokowi) akan berjanji suatu saat beliau pasti akan ke Papua dan Papua Barat.
Apabila provokasi udah selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, kontak senjata terjadi di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019).
Satu prajurit TNI AD dikabarkan gugur, sementara dua anggota Polri terluka.
Kapolda Papua Irjen Rudolf Rodja mengatakan, anggota TNI AD gugur akibat terkena panah, demikian pula dua anggota Polri dari Brimob dan Dalmas.
“Kapolres Paniai dan tim masih kontak tembak,” kata Rodja seperti dilansir dari Antara, Rabu.
Dalam insiden tersebut dilaporkan satu pucuk senjata milik TNI AD hilang.
Adapun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, aksi unjuk rasa berlangsung di halaman Kantor Bupati Deiyai
"Mereka menuntut bupati menandatangani persetujuan referendum," ujar Dedi ketika ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu sore.
Di sela tuntutan para demonstran, aparat kepolisian dan TNI sempat berhasil bernegosiasi.
Pada saat negosiasi masih berlangsung, Dedi mengatakan, sekitar 1.000 orang tiba-tiba datang ke lokasi dari segala penjuru.
Mereka membawa senjata tajam, bahkan diduga membawa senjata api.
Pada saat itulah kontak tembak antara massa tersebut dengan aparat terjadi.
Dedi menyebut, massa yang tiba-tiba hadir itu diduga kuat merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Krisiandi)
Artikel ini telah tayang di Tribunmataram.com dengan judul Soal Kerusuhan Papua, Menkopolhukam Wiranto : Terserah Kita Mau Umumkan Jumlah Korban atau Tidak
Editor: Salma Fenty Irlanda