Tanggapi Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Luhut Binsar: Kalau Gak Mau ke Surga Aja

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pro dan kontra pemindahan ibu kota merupakan hal wajar.

Editor: Amirullah
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan. 

6 rumor dan tanggapan resmi soal pemindahan ibu kota Indonesia ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia yang baru ke Kalimantan Timur menimbulkan berbagai isu dan rumor miring.

Berikut ini 4 rumor besar yang mencuat seiring kabar segera dipindahkannya ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara dan Kutai Karatanegara.

Tak semua pihak menyambut baik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Rumor terkait perpindahan ibu kota pun beredar, mulai dari rumor soal lingkungan hidup hingga kepentingan politik di balik rencana Presiden Joko Widodo itu.

Pemerintah, baik pihak Istana maupun menteri telah meluruskan rumor-rumor tersebut, salah satunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (30/8/2019).

Berikut pernyataan-pernyataan pemerintah terkait isu miring perpindahan ibu kota negara ke Kaltim:

1. Protes dari organisasi internasional

Bambang mengakui, sempat ada peringatan dari organisasi dunia mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Sebab, Pulau Kalimantan itu merupakan salah satu paru-paru dunia.

Namun, menurut Bambang, ada kesalahpahaman informasi yang diperoleh organisasi internasional mengenai lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan itu.

"Mereka kan tahunya seolah-olah kita akan membangun di hutan lindung atau membangun yang rawan karhutla. Kan tidak," kata Bambang.

Menurut dia, pemerintah justru akan merehabilitasi kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam membangun ibu kota baru, pemerintah akan menerapkan konsep forest city.

Mengenai Bukit Soeharto, Bambang mengatakan bahwa pemerintah sengaja memasukkan wilayah itu ke dalam area yang telah mereka patok sebagai ibu kota baru.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Mataram
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved