Tanggapi Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Luhut Binsar: Kalau Gak Mau ke Surga Aja
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pro dan kontra pemindahan ibu kota merupakan hal wajar.
Namun, Bukit Soeharto akan direhabilitasi.
Pemerintah menargetkan minimal 50 persen area pusat pemerintahan akan disulap menjadi ruang terbuka hijau.
"Kita antisipasi dengan itu supaya orang lingkungan tahu bahwa kita doing something dengan wilayah itu," kata Bambang.
Baca: Mau Cepat Jadi Jutawan? Kumpulkan Undur-undur, Per Kg Dihargai Rp 14 Juta, Dijual ke Negara Ini
2. Kaltim provinsi karhutla kedua terbesar
Salah satu alasan pemerintah memilih Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru karena dianggap minim risiko bencana serta kebakaran hutan dan lahan.
Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang enam bulan pertama 2019 menunjukkan bahwa Kalimantan menyumbang asap kebakaran hutan sebesar 12,4 persen atau sebesar 16.892 hektar.
Luas lahan terbakar tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan seluas 4.670 hektar.
Sementara itu, Kaltim berada di urutan kedua tertinggi dengan luas hutan yang terbakar mencapai 4.430 hektar.
Melihat fakta ini, Bambang mengatakan minim karhutla bukan berarti tidak ada sama sekali.
Wilayah yang memiliki lahan terbuka atau hutan pun memiliki risiko terbakar dalam kondisi tertentu.
"Kaltim kan luas, luas sekali. Ada tapi sedikitlah. Kita cari wilayah yang paling minimal karhutlanya," kata Bambang.
Bambang mengatakan, fasilitas publik yang bersisian dengan lokasi ibu kota baru cenderung aman dari karhutla.
Selama ini, kata dia, bandara yang terdampak karhutla biasanya ada di Palangkaraya dan Pontianak, tidak sampai Samarinda dan Balikpapan yang mengapit ibu kota baru.
Bukit Soeharto memang pernah terbakar suatu waktu, tetapi sudah lama sekali terjadi.
"Minimal kan bukannya tidak ada. Tapi kita cari yang risikonya seminimal mungkin," kata Bambang.