Ketua dan Anggota DPRK Bireuen Minta Eksekutif Lanjutkan Pembangunan Gedung DPRK yang Telantar

Laporan Ferizal Hasan | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar dan belasan anggota dewan setempat, meninjau pembangunan gedung DPRK Bireuen yang sudah bertahun-tahun telantar di Desa Cot Gapu, Kota Juang, Selasa (10/9/2019).

Pantauan Serambinews.com, gedung baru DPRK Bireuen yang dibangun di Desa Cot Gapu, Kota Juang, di sekelilingnya ditumbuhi semak belukar.

Bangunan yang baru rampung dikerjakan sebatas tiang itu kini mulai rusak dan retak-retak. 

Padahal uang rakyat yang telah dihabiskan untuk membangun gedung dewan tersebut mencapai miliaran rupiah. 

Dengan plot anggaran hanya Rp 20 miliar dari kebutuhan Rp 100 miliar, sejak 2017 pembangunan gedung ini terhenti. 

Pemerintah Aceh dan Pemkab Bireuen tidak mengalokasikan dana untuk kelanjutan pembangunan gedung wakil rakyat itu.

Sebagaimana data yang diperoleh Serambinews.com dari Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang (PUPR) Bireuen, selama tiga tahun yaitu 2014-2016, Pemerintah Aceh menghibahkan dana Rp 20 miliar kepada Pemkab Bireuen untuk membangun gedung DPRK itu.

Untuk fisik bangunan tahun 2014 dianggarkan Rp 3.072.998.000, tahun 2015 sebesar Rp 14.430.000.000, dan tahun 2016 Rp 429.701.000. 

Jumlahnya mencapai Rp 17.932.699.000. Sisanya sebesar Rp 2.067.301.000 dihabiskan untuk perencanaan. 

Sehingga total anggaran yang sudah dihabiskan sejak 2014 sebesar Rp 20 miliar. Namun, masih membutuhkan Rp 80 miliar lagi hingga tuntas pembangunannya.

Tahun 2017, 2018, 2019 tidak dianggarkan untuk pembangunan gedung DPRK itu, sehingga jadi telantar.

Menindaklanjuti rencana kelanjutan pembangunan gedung dewan yang terlantar itu, Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar bersama belasan anggota dewan setempat, meninjau gedung dewan yang terlantar itu, Selasa (10/9/2019).

Mereka ikut didampingi Sekretaris Dinas PUPR Bireuen, Husnun dan pejabat terkait lainnya. 

"Pembangunan gedung dewan ini harus kita lanjutkan," pinta Rusyidi Mukhtar, dan anggota dewan lainnya.

Katanya, jika gedung DPRK itu tidak dilanjutkan pembangunannya, uang rakyat sebesar Rp 20 miliar yang telah dihabiskan itu akan sia-sia. 

Pasalnya, hingga kini gedung itu baru rampung tiangnya dan kini besi-besinya mulai berkarat dan terancam keropos. 

“Kami juga berharap kepada Pemerintah Aceh dapat menganggarkan atau menghibahkan tambahan dana untuk pembangunan gedung DPRK Bireuen,” harap Rusyidi Mukhtar.

Rusdi Mukhtar dan sejumlah anggota dewan juga meninjau gedung kantor baru PUPR di Jalan Bireuen-Takengon, Meunasah Capa, Kota Juang.

"Kantor PUPR yang telantar ini juga harus dilanjutkan pembangunannya," pintanya.

Politisi Partai Aceh ini juga meminta kepada eksekutif untuk menganggarkan dana untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum lainnya. "Seperti jalan, sekolah, drainase, irigasi, bendungan dan lain-lain untuk menunjang aktivitas masyarakat juga harus dipripritaskan," pintanya.(*) 

Baca: Sambut 10 Muharram, Aluswah Peduli Pidie Santuni 200 Anak Yatim

Baca: Listrik Diduga Korslet, Dua Rumah Diamuk Api

Baca: Berusia 40 Tahun Kini Bisa Lamar CPNS Untuk Posisi Ini, Info Jadwal Pembukaan CPNS 2019

Baca: Sudah 2 Kali Kalah di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Stamina Timnas Indonesia Kedodoran, Salah Siapa?

Baca: Panik Dikejar Warga, Maling Lempar Kambing Curian di Jalan

Baca: 324 Pengendara Diberikan Surat Tilang, Ini Pelanggarannya

Baca: 3 Anggota DPRK Abdya dari Desa Keude Siblah, Mulai dari Yang Gagal 2014 Hingga Tiga Kali Menjabat