Salam

Penindakan Perambah Hutan Harusnya Sampai ke Penjara

Hampir setiap pekan kita mendapat laporan tentang penangkapan perambah hutan serta penyitaan hasil rambahannya

Penindakan Perambah Hutan Harusnya Sampai ke Penjara
Empat dari lima perambah hutan negara di Perbukitan Gle Beuracan, Merueudu, Pidie Jaya menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pidie, Jumat (7/8/2018). foto/IST 

Hampir setiap pekan kita mendapat laporan tentang penangkapan perambah hutan serta penyitaan hasil rambahannya. Yang paling sering berita adalah penyitaan kayunya, sedangkan tersangka perambah atau pedaganmg kayu illegal biasanya dilaporkan berhasil kabur atau sukses mengelabui petugas di Aceh. 

Namun, dua hari lalu, perambah sedang bernasib apes. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat Daya (Abdya) bersama personel Polisi Hutan (Polhut) berhasil mengamankan enam pelaku perambahan hutan atau illegal logging saat sdang tertidur lelap dalam gubuk di tengah hutan. Komplotan ini biasanya merambah hutan lindung kawasan Kilometer (Km) 21 jalan lintas Babahrot, Abdya menuju Terangun, Gayo Lues.

Menurut polisi, dari hasil pemeriksaan sementara, keenam pelaku itu hanya bertugas sebagai penebang. Sedangkan pemodalnya ada orang lain yang hingga kemarin pagi masih dalam pengejaran polisi. Polisi berjanji terus melakukan pengembangan agar kasus illegal logging tersebut dapat terselesaikan, termasuk menangkap para pemodal yang mempunyai peran penting dalam aksi perambahan hutan yang sangat merusak lingkungan itu.

Selain di Abdya, polisi di Kabupaten Bireuen beberapa hari lalu juga menangkap 20 batang kayu gelondongan yang diduga hasil pembalakan liar. Aparat juga mengamankan satu unit mobil Toyota Hardtop yang sedang mengangkut kayu bulat itu. Kayu-kayu itu diduga hasil penebangan liar karena tidak dilengkapi surat-surat. Polisi di Bireuen juga berjanji terus menyelidiki aktivitas penebangan liar di kawasan pedalaman kabupaten itu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadinya perambahan khususnya pencurian kayu tidak dilakukan sepihak oleh perambah itu sendiri. Tetapi, ada pihak lain yang mempunyai kepentingan di belakang perambah kayu. Penebangan dan pencurian kayu dilakukan masyarakat karena adanya pihak-pihak yang menampung, memfasilitasi sarana prasarana kebutuhan penebangan,  maupun membeli hasil perambahan tersebut. Bahkan ada yang menjadi sponsor karena tidak jarang masyarakat menerima uang muka lebih dulu sebelum mencuri kayu.

Para aktivis penyelemat lingkungan sering mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan illegal logging merajalela adalah keterbatasan polisi kehutanan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk pengawasan. Kelemahan lainnya, setelah ada penangkapan, penerapan sanksi hukum kepada perambah hutan kurang tegas. Bahkan, banyak yang tak sampai ke pengadilan. Padahal, ini merupakan kejahatan berat.

Makanya, diingatkan, penuntasan kejahatan kawasan hutan harus diselesaikan melalui akuntabilitas penegakan hukum. Di sini, perlu sinergitas kelembagaan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan perambahan hutan. Presiden Joko Widodo diminta membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan kejahatan kehutanan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Regulasi sudah banyak, saat ini yang harus dilakukan adalah sinergitas kelembagaan penegakan hukum. Dengan itu kita bisa menangkap otak dari kejahatan terhadap hutan. Tidak seperti selama ini hanya mengorbankan masyarakat kecil,” kata aktivis lingkungan.

Di sisi lain perlu adanya kolaboransi dari KLHK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Perpajakan untuk mengatasi permasalahan perambahan hutan. Pemerintah harus berperan lebih kuat dalam pengawasan. Tidak mungkin penegakan hukum hanya menunggu laporan masyarakat. Posisi pemerintah selama ini seperti hanya menunggu aduan. Ujung-ujungnya terjadi kriminalisasi pada masyarakat.

Para aktivis LSM juga paling banyak menyorot tentang banyaknya kasus-kasus illegal logging yang prosesnya tidak sampai ke pengadilan. Makanya, khusus untuk Aceh, tentang moratorium logging harus ditegaskan kembali. Pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan hutan mestinya dimintai pertanggungjawaban secara berkala. Jika tidak, maka aksi perambahan hutan akan terus terjadi di Aceh, apalagi ada yang memodali perambah dan ada pula yang menampung kayu hasil rambahan liar.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved