Salam

Pemerintah di Posisi Sulit Lagi

Mahasiswa dari dataran tinggi Gayo berunjukrasa secara serentak di tiga kota (Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe) guna menolak

Pemerintah di Posisi Sulit Lagi
SERAMBI/M ANSHAR
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bela Linge (Gerbel) membakar kerenda saat aksi di Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/9/2019). Mereka menyatakan penolakan terhadap tamvang emas di Linge, Aceh Tengah yang akan dikelola oleh Linge Mining Resources (LMR). 

Mahasiswa dari dataran tinggi Gayo berunjukrasa secara serentak di tiga kota (Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe) guna menolak rencana penambangan bijih emas oleh PT Linge Mineral Resource (LMR) yang dianggap dapat merusak lingkungan. Pada demo di Kantor Gubernur Aceh, para demonstran antara lain membakar keranda yang apinya sempat merepotkan petugas keamanan.

Menanggapi para pendemo, Pemerintah Aceh menyatakan belum memberikan izin lingkungan kepada PT LMR. Sedangkan pihak PT LMR mengatakan akan melakukan sosialisasi kepada masyaralat tentang rencana aktivitas mereka di Kecamatan Linge, tanah Gayo.

Dalam pandangan PT LMR, penolakan itu sebagai hal yang wajar dan itu terjadi di mana-mana karena masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup tentang rencana aktivitas perusahaan penambangan. Karena itu, manajemen PT LMR itu akan tetap melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana aktifitas penambangan. 

Kuasa Direktur PT LMR, Ahmad Zulkarnain, mengakui, kegiatan penambangan memang tidak populer, serta berpotensi mengubah lingkungan dan ekosistem, sehingga wajar muncul ke khawatiran seperti ini. “Tapi, izin produksi atau izin operasi tambang bisa sampai ke tahap diterbitkan harus memenuhi beberapa syarat. Contohnya, harus melewati tahap studi kelayakan  hingga Amdal. Jadi, dengan masih panjangnya proses itu, dan kalau nanti izinnya (terkantongi semua-red), berarti tambang ini memang layak secara dukungan,” jelas Ahmad Zulkarnain.

Apa yang terjadi pada LMR, sebelumnya juga dihadapi oleh manajemen PT Semen Indonesia yang berencana membangun pabrik semen di Laweueng, Pidie, serta PT Emas Mineral Murni (EMM) yang rencananya menambang emas di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah. Artinya, Pemerintah Aceh semakin berada di posisi yang sulit. Butuh investasi, tapi ada penolakan. Apapun yang dilakukan serba salah. Kalau pemerintah bersikap lunak akan dianggap membela kepentingan luar. Bila bersikap keras, akan berdampak negatif pada situasi sosial dan perekonomian di Aceh.

Negatifnya, Aceh akan dicap sebagai salah satu daerah di Indonesia yang tidak nyaman untuk berinvestasi. Sebab, para investor dalam negeri maupun asing membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral serta keselamatan lingkungannya.

Kekhawatiran masyarakat pegunungan terhadap kehadiran perusahaan [enambangan bukan tak beralasan. Banyak cerita dampak tambang apapun bagi lingkungan hidup dan sosial.

Industri pertambangan memang mempunyai dampak negatif, yaitu kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis, sehingga dapat menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global.

Sebaliknya, ini yang menggiurkan setiap pemerintah di daerah, yakni ndustri-industri pertambangan mempunyai dampak positif bagi masyarakat, bagi daerah, dan bagi negara. Dampak positifnya antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Melihat permasalahan penolakan rencana penambangan berbagai bahan tambang di Aceh, jelas bukan sekedar  permasalahan di tingkat masyarakat lokal. Tetapi, merupakan konflik laten yang dipicu oleh belum berdamainya tuntutan kelestarian lingkungan dan kebijakan ekonomi. Jadi persoalannya ada pada kebijakan pertambangan secara nasional.

Sedangkan persoalan atau komflik pertambangan yang betul-betul “pekerjaan rumah” pak bupati dan pak gubernur adalah aktivitas penambangan liar yang kini marak di beberapa kabupaten. Kita tidak tahu siapa yang menambang tanpa izin itu. Yang jelas mereka menggunakan alat-alat berat yang hanya bisa dimiliki oleh cukong-cukong besar.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved