Tol Sibanceh, Harapan yang Tertunda

Hampir tujuh tahun berlalu sejak peletakan batu pertama Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), namun harapan masyarakat Aceh masih terperangkap dalam lubang besar ketidakpastian. Sebagaimana diketahui, peletakan batu pertama jalan tol ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat, 14 Desember 2018, di Blang Bintang, Aceh Besar. Itu berarti, hampir 7 tahun lamanya.

Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum, yang seharusnya menjadi urat nadi konektivitas antara Banda Aceh dan Pidie, belum juga dibuka untuk umum. Ironisnya, sebagian besar ruas lainnya telah beroperasi sejak 2020 hingga 2022, menyisakan satu segmen yang justru paling krusial.

Pemerintah melalui PT Hutama Karya mengklaim progres fisik telah mencapai 99,46 persen. Namun angka itu tak mampu menutupi kenyataan pahit di lapangan. Masyarakat masih belum bisa menikmati manfaat tol ini secara utuh. Kalaupun diizinkan lewat, hanya saat tertentu saja, seperti beberapa hari jelang dan setelah lebaran. Atau saat keberangkatan jamaah haji. Itu pun atas permintaan resmi Pemerintah Aceh, seperti yang terjadi pada jamaah haji tahun 2025. Sebagian warga lainnya memilih ‘jalur bayangan”.  Termasuk dalam peristiwa kecelakaan tol pada Rabu malam (20/8/2025), yang nekat melintasi ruas yang masih dalam tahap konstruksi itu.  

Selama ini memang banyak warga yang nekat melintasi ruas yang belum dioperasikan, sebuah tindakan yang juga mencerminkan keputusasaan, bukan semata-mata ketidakpatuhan. Risiko keselamatan pun meningkat. 

Kematian tiga warga bukan sekadar angka statistik ketidakpatuhan. Ini adalah tragedi yang lahir dari ketidaktegasan, keterlambatan, dan minimnya komunikasi publik. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Jawaban klasik kembali bergema, yakni pembebasan lahan belum tuntas. Kawasan hutan Padang Tiji disebut-sebut sebagai titik krusial yang menghambat penyempurnaan lereng dan fasilitas perlintasan. Tapi pertanyaannya, mengapa proses ini dibiarkan berlarut-larut? Bagaimana transparansi soal siapa pemilik lahan, bagaimana negosiasinya berlangsung, dan kapan target penyelesaiannya? Publik berhak tahu. Karena proyek ini bukan milik segelintir elite, melainkan milik rakyat Aceh.

Ketika proyek strategis nasional justru menjadi sumber frustrasi publik, maka ada yang keliru dalam tata kelola. Sibanceh seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan monumen kegagalan birokrasi. Masyarakat Aceh sudah cukup bersabar. Mereka menanti konektivitas yang dijanjikan, efisiensi transportasi, dan geliat ekonomi baru. Namun yang mereka dapatkan hanyalah jalan tol yang belum bisa digunakan, rambu larangan masuk, dan tiba-tiba ada berita duka.

Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan Tol Sibanceh sebagai tonggak kemajuan Aceh, maka penyelesaian harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, transparan, dan berorientasi pada keselamatan publik. Jangan biarkan proyek ini menjadi cermin dari ketidakmampuan negara dalam menunaikan janji pembangunan. Tentu pihak terkait punya beragam alasan penyebabnya. Namun, dalam kacamata publik, negara yang memiliki dana, aparatur, dan segala sumber daya, tentu punya banyak cara untuk menggolkan aspirasi masyarakat ini.  

Kami menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membuka mata, buka telinga, dan buka hati. Tol Sibanceh bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah simbol harapan rakyat Aceh untuk masa depan yang lebih terhubung, lebih aman. Jangan biarkan harapan itu terputus di tengah jalan.(*)

POJOK

Akses keluar masuk tol Padang Tiji ditutup

Meski sudah timbul korban jiwa, tidak ada kata terlambat

Di mana-mana warga RI antre beli sembako

Seperti negeri yang baru merdeka!

Sekolah rakyat untuk wujudkan Indonesia emas

Asal jangan untuk wujudkan Indonesia cemas