Salam

Bencana Asap, Siapa Sangggup Hentikan?  

Pesawat Wings Air bahkan terpaksa membatalkan penerbangannya dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, menuju ke Bandara

Bencana Asap, Siapa Sangggup Hentikan?   
SERAMBINEWS.COM/ SAIFUL BAHRI
Kondisi kabut asap yang melanda Kota Lhokseumawe. 

Kabut asap kiriman dari luar mulai menyelimuti Aceh, Rabu (18/9), menyebabkan gangguan penerbangan. Pesawat Wings Air bahkan terpaksa membatalkan penerbangannya dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, menuju ke Bandara Malikussaleh, Aceh Utara. Kabut asap dilaporkan juga terlihat di Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Bireuen, dan Subulussalam.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Malikussaleh Aceh Utara hari itu memberitahukan kabut asap mulai memasuki wilayah Aceh Utara. BMKG mengimbau masyarakat untuk berhati‑hati dalam berkendaraan, seiring potensi menurunnya jarak pandang. BMKG pun menganjurkan masyarakat menggunakan masker serta banyak minum air saat beraktivitas di luar rumah untuk menjaga kesehatan.

Bagi Aceh, bencana asap ini bukan hanya datang daro luar, tapi asap hasil Aproduksi@ lokal juga acap merepotkan bahkan mengganggu kesehatan masyarakat, terutama yang bneraktivitas di luar ruangan. Tak jarang banyak sekolah yang terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar untuk mencegah gangguan kesehatan pada anak-anak sekolah. Sebab, asap hasil kebakaran hutan itu paling cepat menimbulkan batuk, sesak napas, dan lainnya.

Syukurnya, asap produksi Aceh sejauh ini belum sampai mengganggu negara tetangga. Sedangkan asap hasil kebakaran lahan dan hutan di Riau dan Kalimantan sudah berulang ulang mendapat protes dari Pemerintah Malaysia dan Singapura. Oleh sebab itu, sejak belasan tahun lalu, Presiden RI sudah terpaksa memerintahkan operasi militer melalui darat dan udara untuk memerangi api yang asapnya sudah sangat mengganggu masyarakat dalam dan luar negeri. Situasi darurat karena asap di Riau dan Kalimantan juga sudah sering melumpuhkan jalur transportasi udara. Dan, puluhan ribu orang terkena inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA), dan sebagian di antaranya harus menjalani opname.

Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap tahun Presiden Jokowi direpotkan asap hasil kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan. Intruksi tegas kepada Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BNPB, dan lainnya juga dikeluarkan setiap tahun. Akan tetapi, kebakaran hutan dan lahan tetap saja terjadi berulang-ulang.

Berakali-kali mpula Presideen Jokowi datang langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan memantai bahkan memimpin operasi pemadaman api. Kehadiran Presiden Jokowi seperti du hari lalu ke Riau, merupakan wujud nyata bagaimana pemimpin melayani rakyat. APemimpin yang hadir di tengah rakyat merupakan kerinduan bagi sebagian rakyat. Pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat seyogianya menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Kita berharap tim terpadu yang dibentuk bisa segera mengendalikan kabut asap di Riau dan tentunya juga menemukan asal‑muasal asap yang diyakini dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pembukaan lahan.A  Begitu antara lain sorotan dari satu media massa nasional beberapa waktu lalu.

Saat ini, tugas jangka pendek pemerintah adalah mematikan titik api, mencegah munculnya titik api baru, serta mengatasi dampak kesehatan akibat kabut asap. Sedangkan untuk jangka panjang adalah menegakkan hukum terhadap siapa pun yang membakar hutan.

Kali ini kita sependapat dengan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang mengatakan, pemerintah kurang antisipasi. APadahal sejak jauh hari BMKG sudah memperingatkan bahwa tahun ini kita kembali bertemu kemarau panjang seperti empat tahun lalu. Tapi seperti biasanya, antisipasi pemerintah tak kelihatan. Ironis, bencana asap ini terjadi di tengah wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan," kata Fadli Zon.

Sampai di sini, sejatinya upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan bukan seperti memadamkan kebakaran rumah atau gedung, tapi harus ada sikap politik pemerintah untuk mendegah kebakaran hutan dan lahan secara serius. Sebab, kendala dalam penegakan hukum di Indonesia sejak zaman HPH hingga sekarang adalah biasanya karena keterlibatan kroni-kroni penguasa, lalu kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan ada yang di-SP3-kan. Semoga tidak di Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved