RAPBA 2020 Disahkan, Kenaikan TPK PNS Ditolak, Dana JKA Dibintang  

DPRA, Kamis (25/9/2019), mengesahkan RAPBA 2020 senilai Rp 17,2 triliun. Ini merupakan pengesahan tercepat selama 14 tahun

RAPBA 2020 Disahkan, Kenaikan TPK PNS Ditolak, Dana JKA Dibintang   
DOK.DPRA
Sulaiman Abda 

BANDA ACEH - DPRA, Kamis (25/9/2019), mengesahkan RAPBA 2020 senilai Rp 17,2 triliun. Ini merupakan pengesahan tercepat selama 14 tahun terakhir, mengingat masih tersisa waktu sekitar tiga bulan lagi menjelang berakhirnya tahun anggaran 2019.

Meski demikian, ada sejumlah usulan Pemerintah Aceh yang ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan, salah satunya terkait dengan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) pejabat dan jajaran pegawai di lingkup Pemerintah Aceh.

“Terhadap rencana usulan Pemerintah Aceh akan menaikkan TPK pejabat dan pegawai, Banggar belum menyetujuinya,” kata Wakil Ketua DPRA, Drs H Sulaiman Abda MSi, kepada Serambi kemarin.

Alasannya, lanjut dia, meski anggaran APBA kita mencapai Rp 17,2 triliun, tetapi penerimaan daerah atau Penerimaan Asli Aceh (PAA) baru sekitar Rp 2,4 triliun, masih jauh bila dibandingkan penerimaan PAD Sumut yang mencapai di atas Rp 6 triliun.

“Penduduk miskin kita masih besar, mencapaia 15,3 persen, di atas rata-rata nasional 9 persen. Begitu juga pengangguran di atas 6 persen,” sebut Sulaiman Abda.

Pemerintah Aceh sebelumnya mengusulkan kenaikan TPK 10-100 persen, tergantung pangkat dan golongan. Jika kenaikan itu disetujui, pegawai golongan I dan II akan mendapatkan TPK sebesar 1,7 juta per bulan. Golongan III Rp 2,2 juta hingga Rp 3,1 juta, Golongan IV dari Rp 3,5 juta sampai Rp 3,9 juta, dan pejabat eselon dari Rp 6 juta sampai Rp 35 juta/per bulan.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam jawabannya atas pendapat Banggar Dewan, Selasa (25/9/2019) malam, menjelaskan, pengusulan kenaikan TPK itu dilatarbelakangi bahwa nominal pemberian TPK sudah 10 tahun belum dilakukan penyesuaian, yakni sejak 2009.

“Oleh karena itu, tanpa bermaksud tidak sependapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh, sudah sewajarnya angka TPK tersebut dapat kita naikkan sesuai dengan angka yang pantas, sehingga akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja,” jawab Plt Gubernur.

Selain persoalan TPK, DPRA juga menahan sementara atau membintangkan anggaran untuk dana JKA sebesar Rp 1,1 triliun. Menurut Sulaiman Abda, Banggar meminta Plt Gubernur Aceh agar mengevaluasi kembali kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan JKA, mengingat beban pembayaran premi asuransi JKA terus membengkak setiap tahunnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRA, Azrizal H Asnawi, saat menjadi narasumber by phone dalam program cakrawala SerambiFM, Rabu (25/9) bertajuk ‘Premi JKA Rp 1,1 Triliun Siapa Pemanfaatnya?’.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved