Breaking News:

Kisruh PNA

DPP PNA Kubu Irwandi Minta KIP Tidak Lantik Tiyong dan Falevi sebagai Anggota DPRA

Dengan adanya pemecatan ini, maka Tiyong dan Falevi seharusnya tidak bisa dilantik menjadi anggota DPRA pada 30 September mendatang.

Penulis: Subur Dani | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
Haspan Ritonga 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Konflik internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) kembali gaduh setelah Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum PNA hasil Mubes 2017 memecat Samsul Bahri (Tiyong) dan M Rizal Falevi Kirani dari keanggotaan PNA.

Irwandi memecat Tiyong dan Falevi berdasarkan dua surat, masing-masing bernomor 006/15/SK/DPP/IX/2019 dan 007/15/SK/DPP/IX/2019. 

Kedua surat itu diterbitkan di Jakarta 25 september dan diteken lansung oleh Irwandi.

Tim penasihat hukum DPP PNA versi Irwandi, Haspan Ritonga SH menyebutkan, dengan pemecatan yang tertuang dalam dua surat itu, maka menurutnya Tiyong dan Falevi tidak bisa dilantik menjadi anggota DPRA pada 30 September mendatang.

“Dengan pemecatan melalui surat tersebut, maka dengan ini, wajar apabila KIP membatalkan pelantikan yang bersangkutan sebagai anggota DPRA periode 2019-2024,” kata Haspan Ritonga, Jumat (27/9/2019).

Seperti diketahui, Tiyong dan Falevi adalah dua kader PNA terpilih sebagai anggota DPRA periode 2019-2024 pada Pemilu 2019 lalu. 

Tiyong maju dari dapil 3, dia memperoleh suara sebanyak 14.391. Sementara M Rizal Falevi Kirani maju dari dapil 2. Mantan aktivis mahasiswa itu mengantongi 10.989 suara dan membuatnya melenggang ke kursi DPRA.

Haspan Ritonga menjelaskan, jika merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka keduanya tidak bisa lagi dilantik menjadi anggota dewan terpilih.

Karena, di aturan itu jelas tertulis dalam pasal 32 ayat (2) huruf (c) yang menyebutkan, calon yang diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan calon yang bersangkutan, maka dalam hal terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

"Itu dijelaskan pada ayat 3," katanya.

Sampai dengan hari ini, tegas Haspan, pengurus DPP PNA yang sah dan diakui oleh Depkumham adalah yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum. 

"Kami berharap KIP dapat bekerja secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membatalkan pelantikan terhadap Saudara Samsul Bahri dan Saudara M Rizal Falevi Kirani sebagai anggota DPRA,” kata Haspan.

“Jangan sampai KIP melantik mereka yang telah diberhentikan secara resmi sebagai anggota/kader partai. Apabila hal ini terjadi maka hal tersebut akan membuat permasalahan hukum semakin rumit,” demikian Haspan Ritonga bersama tim penasihat hukum lainnya, Isfanuddin SH, Mohd Jully Fuadi SH, Husni Bahri TOB SH, dan Andi Lesmana.(*)

Baca: BREAKING NEWS - Irwandi Pecat Tiyong dan Falevi Kirani dari Keanggotaan PNA

Baca: Darwati Cs Ajak Kader PNA Kembali ke yang Sah, Tiyong Sarankan Jalur Hukum  

Baca: Tiyong Tanggapi Dingin Pernyataan Darwati yang Menyatakan Kongres Luar Biasa PNA Abal-Abal

Baca: Video - Jadi Ketua Umum PNA, Tiyong Curhat ke Abu Tumin. Begini Pesan Abu Tumin

Baca: Mahasiswa UHO Kendari Tewas akibat Luka Tembak saat Demo, Ini Kronologi dan Fakta-faktanya

Baca: Ini Korban Bus Terbalik yang Meninggal dan Luka-luka di Aceh Utara

Baca: Begini Kejadian Bus Putra Pelangi Terbalik di Aceh Utara Menurut Warga

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved