Fraksinya Ditinggal PNA, Kemana Arah Koalisi Golkar Subulussalam?

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Eskalasi politik di lembaga legislative Kota Subulussalam dalam beberapa hari terakhir menunjukan peningkatan. Ini ditandai dengan belum tuntasnya pembentukan alat kelengkapan DPRK Subulussalam hingga sebulan lebih lantaran para wakil rakyat ini masih berkutat persoalan fraksi.

Bahkan terkini, berhembus kabar adanya perpecahan dalam fraksi gabungan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Perpecahan tersebut menyusul mundurnya PNA Subulussalam dari fraksi gabungan yang telah lama digagas bersama golkar.

Dampak keluarnya PNA membuat golkar harus mencari partai lain sebagai koalisi. Pasalnya, di lembaga DPRK Subulussalam satu-satunya partai yang dapat membentuk fraksi utuh hanya Hanura.

Golkar sendiri hanya memiliki tiga kursi di DPRK Subulussalam, sama halnya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sehingga keduanya harus bergabung dengan partai lain untuk membentuk fraksi.

Sejauh ini, fraksi gabungan yang sempat diajukan ada tiga masing-masing Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.

Lalu Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat.

Kemudian dua partai masing-masing Golkar dan PNA yang terdiri lima kursi juga membentuk fraksi tersendiri juga.

Belakangan PNA hengkang dari golkar sehingga membuat partai peraih suara terbanyak kedua di pemilu 2019 ini tidak bisa membentuk fraksi sendiri.

Masalahnya, jika merunut situasi politik Subulussalam sejak pilkada 2013 hingga pilkada 2018 Golkar Subulussalam tidak mungkin akan bergabung dengan fraksi Hanura. Dua partai ini merupakan seteru politik dalam dua kali pilkada di sana.

Pun demikian dengan fraksi Sada Kata, diprediksi akan sulit bagi golkar bergabung mengingat dia merupakan pemilik kursi terbanyak di banding partai lain di fraksi ini.

Satu-satunya fraksi yang memungkinkan untuk didekati Golkar adalah granat. Namun apakah golkar bakal berkoalisi dengan partai yang tergabung di fraksi granat?. Ini akan segera dijawab sekretaris DPD II Partai Golkar Subulussalam, Fajry Munthe.

Sebagaimana diberitakan, pembentukan alat kelengkapan di DPR Kota Subulussalam khususnya fraksi sampai sekarang belum juga tuntas meski pembahasannya sudah berlangsung sebulan lebih.

Terkini, muncul kabar jika terjadi perpecahan di fraksi gabungan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Kabar perpecahan fraksi Golkar-PNA ini diperoleh Serambinews.com, Sabtu (28/9/2019) di mana Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Subulussalam mundur dari koalisi dengan golkar.

PNA pun kabarnya merapat ke fraksi gabungan Sada Kata yang terdiri empat parpol yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

”Benar, kami mundur dari koalisi dengan partai Golkar,” Syamsul Anwar, sekretaris DPW PNA Kota Subulussalam ketika dikonfirmasi Serambinews.com

Pernyataan mundurnya PNA dari fraksi Golkar ini dituangkan dalam surat resmi tertanggal 27 September 2019. Surat bernomor 101/PNA-PEM/IX-2019 ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.

Dalam surat tersebut disebutkan jika PNA Subulussalam mundur dan mencabut kembali rencana susunan fraksi serta alat kelengkapan dewan yang pernah ditawarkan kepada mereka.

Sekretaris DPW PNA Subulussalam Syamsul Anwar membenarkan kopian surat mundurnya PNA dari koalisi dengan Golkar.

Sejauh ini Syamsul memang belum menjelaskan alasan mengapa mereka mundur dari koalisi dengan Golkar. “Intinya surat kami mundur dari fraksi golkar benar dan kami bergabung dengan fraksi Sada Kata,” terang Syamsul Anwar.

Sebelum mundur dari koalisi dengan golkar, PNA Subulussalam ternyata  sudah melayangkan surat kepada Ketua DPRK Subulussalam. Surat bernomor 102/PNA-GFS/IX/2019 ini terkait pernyataan untuk gabung ke fraksi Sada Kata.

”Bersama ini kami Partai Nanggroe Aceh (PNA)  memberitahukan kepada Ketua DPRK Subulussalam bergabung ke fraksi Sada Kata,” demikian surat PNA yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.

Seperti berita sebelumnya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulusalam periode 2019-2024 hingga kini masih berkutat dalam pembahasan fraksi dan belakangan menemui jalan buntu.

“Fraksi belum terbentuk karena ada masalah dalam jumlah fraksi gabungan, sehingga kami harus berkonsultasi dulu ke Biro Hukum Pemerintahan Aceh,” kata Ketua sementara DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang SKed kepada Serambinews.com, Rabu (4/9/2019).

Menurut Ade Fadly, buntunya pembentukan fraksi ini berimbas pada penyusunan alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi,  badan legislasi (banleg) dan badan anggaran (banggar).

Sebab, personel yang masuk dalam alat kelengkapan tersebut merupakan utusan fraksi-fraksi di DPRK Subulussalam. Meski begitu, untuk Tata tertib (Tatib) DPRK Subulussalam sudah hampir rampung dibahas.

Dikatakan, saat ini ada empat fraksi yang diusulkan dari 20 anggota DPRK Subulussalam. Dari empat fraksi ini satu utuh tiga gabungan sejumlah partai politik.

Keempat Fraksi yakni Fraksi Hanura terdiri dari empat kursi sehingga merupakan fraksi utuh. Kemudian Fraksi Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.

Lalu Fraksi Golkar/PNA sebanyak lima kursi yaitu  gabungan Golkar dan PNA. Terakhir Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat.

Sebenarnya, kata Ade Fadly, sesuai aturan jika ada satu fraksi utuh maka dibolehkan membentuk dua fraksi gabungan. Masalahnya di Subulussalam selain satu fraksi utuh muncul tiga fraksi gabungan sehingga sesuai aturan hal ini tidak memungkinkan.

Dalam hal ini, Fraksi Hanura menurut Fadly siap menampung para anggota DPRK untuk bergabung dengan mereka. Namun sejauh ini belum ada anggota DPRK yang siap bergabung.

Semua fraksi mempertahankan argument dan enggan berbaur sehingga membuat rapat menjadi buntu.”Makanya kami harus berkonsultasi dulu ke provinsi,” ujar Fadly.

Pun demikian pimpinan definitive DPRK Subulusalam, Fadly mengaku pihaknya menyurati parpol pemilik kursi terbanyak di sana untuk merekomendasikan nama kadernya yang akan menjadi pimpinan.

”Untuk pimpinan juga kita kebut, pokoknya dalam waktu dekat semua akan kami tuntaskan sehingga tugas dan fungsi DPRK Subulussalam sebagai wakil rakyat segera berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Fadly.(*)

Baca: Belum Tau Ditinggal PNA, Sekretaris Golkar Subulussalam: Mungkin Senin Sampai Suratnya

Baca: Warga Suak Puntong Akan Terbebas dari Debu Batu Bara, BPN Ukur Tanah untuk Diganti Rugi

Baca: Pengakuan 2 Anak Yang Terlibat Hubungan Badan dengan Ibu Kandung: Ibu yang Minta, Pak

Baca: Jokowi Dikabarkan Minta Hari Pelantikan Dipercepat, Ketua Projo Sebut Jutaan Pendukung Siap Hadir

Baca: Sepele tapi Manjur, 5 Kebiasaan Ini di Malam Hari Ternyata Bisa Bikin Perut Rata

Baca: Ini Pemenang Lomba Product Exhibition and Technology, Traditional Song in Accoustic Poltek Kutaraja

Baca: Ganti Tiang yang Retak-retak, PLN Blangpidie Abdya Padamkan Listrik, Ini Jadwal dan Lokasinya