Perppu Pembatalan UU KPK Ditentang PDI-P, Jokowi Berada di Pilihan Sulit
Karena itu, Jokowi dinilai harus membangun komunikasi dengan para partai politik di parlemen jika ingin menerbitkan Perppu
lihat foto
Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam itu, Jokowi mengaku mendapat masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu KPK untuk menjawab tuntutan mahasiswa.
Baca: Terjebak Macet, Wabup Aceh Tamiang Nyambi Jadi Polantas di Kualasimpang
Baca: Fungsi Wali Nanggroe Perlu Dioptimalkan, Jangan Lagi dari Kalangan Partai Politik
Baca: Oppo Reno2 F Hadir dengan 4 Kamera dan Selfie Pop-up, Berikut Bocoran Harga dan Spesifikasinya
Dapat tentangan dari PDI P
Meski begitu, jalan Jokowi untuk menerbitkan Perppu tampaknya tak akan mulus.
Hal tersebut diketahui setelah Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto ikut berkomentar terkait persoalan tersebut.
Bambang mengatakan, pembatalan RUU yang sudah disahkan DPR harus melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Saya bilang, constitusional law. Kita menyatakan kalau Anda enggak sepakat undang-undang, masuknya itu ke dalam MK, judicial review di sana, bukan dengan perppu. Clear," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Bambang mengatakan, apabila Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK, Presiden tak menghormati DPR.
"Kalau begitu bagaimana? Ya mohon maaf, Presiden enggak menghormati kami dong? Enggak menghormati kita bersama yang sudah membahas, Presiden dengan DPR," ujarnya.
Kendati demikian, Bambang menilai, Presiden Jokowi tentu memiliki pertimbangan sendiri untuk mengeluarkan Perppu.
Namun, ia mengingatkan bahwa DPR juga memiliki kewenangan tersendiri.
"Silakan, Presiden punya pertimbangan sendiri (terbitkan Perppu), ngomong dengan pembantunya sendiri (menteri). Kami anggota DPR punya otoritas sendiri," ucapnya.
Selanjutnya, terkait dukungan Fraksi PDI-P terhadap pertimbangan Presiden menerbitkan Perppu, Bambang belum dapat memastikan.
Ia hanya mengatakan, Fraksi PDI-P di DPR pasti akan mendiskusikan hal tersebut.
"Pasti kan kami diskusi, tempur dulu di internal," ucap dia.
Baca: Pengakuan Remaja Berhubungan Badan dengan Ibu: Mama yang Ngajak, Selesai Mandi Disuruh Masuk Kamar
Baca: Kerap Pulang Malam Tinggalkan Istri dan Anak, Seorang Suami Kapok Usai Tahu Ada Orang Lain di Rumah
