Berita Lhokseumawe

Ini Gampong yang Belum Cairkan Dana Desa Tahap II di Lhokseumawe

Jadi tersisa hanya dua desa yang belum. Kedua desa berada di Kecamatan Muara Dua, yakni Uteunkot dan Panggoi

SERAMBINEWS.COM/SAIFUL BAHRI
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lhokseumawe, Azwar SH MAP 

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBiNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setempat sudah mulai menyalurkan dana desa tahap II tahun 2019 sejak Juni lalu.

Namun saja, sampai dengan Rabu (2/10/2019) masih ada dua desa dari 68 Gampong di Kota Lhokseumawe yang belum juga mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap II.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lhokseumawe, Azwar SH MAP menyebutkan Pagu anggaran dana desa di Kota Lhokseumawe pada tahun ini mencapai Rp 58,773 miliar.

Baca: Warning Lembaga Internasional, Menkeu Sri Mulyani Minta Perusahaan-Perusahaan Indonesia Waspada

Sampai saat jni, uang baru terealisasi Rp 34, 475 miliar atau sekitar 60 persen.

Untuk proses pencairan dana desa, sekarang ini masih tahapan tahap II.

"Dari 68 Gampong yang ada di Lhokseumawe, 66 gampong sudah mencairkan dana desa tahap dua.

Jadi tersisa hanya dua desa yang belum. Kedua desa berada di Kecamatan Muara Dua, yakni Uteunkot dan Panggoi," kata Azwar, didampingi Kepala Bidang Pembendaharaan Susanna SE MSM.

Sedangkan kenapa belum cair, sehubungan sampai sekarang belum diajukan permohonan pencairan ke pihaknya.

"Kemungkinan masih dalam tahap persiapan administrasi pencaiaran," ujarnya.

Baca: Untuk Pulangkan Warganya dari Wamena, Pemprov Sumbar Kumpulkan Dana Rp 4 Miliar dari Target Rp 2,5 M

Sedangkan persyaratan pencairan dana desa tahap II adalah surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, surat pernyataan pertanggungjawaban dana desa.

Laporan realisasi penyerapan dana desa tahun sebelumnya paling sedikit 75 persen dari dana desa yang diterima tahun sebelumnya dan output paling sedikit 50 persen.

Selanjutnya, bukti transfer tahap sebelumnya.

Apabila ada kegiatan fisik, maka harus dilampirkan progress fisik dana desa tahap sebelumnya dari konsultan pengawas.

Kwitansi penerimaan dana desa tahap dua, dan rekening koran gampong.(*)

Baca: Heboh Grup WA Pelajar STM Tagih Duit Demo, Begitu Dicek Nomor HP Ternyata Mengarah ke Mabes Polri

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved