Aceh Hebat

Rajut Harmonisasi, Plt Gubernur Aceh Gelar Silaturahmi Perdana dengan DPRA

Pemerintah Aceh menggelar acara silaturahmi perdana dan makan malam dengan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 ,

Rajut Harmonisasi, Plt Gubernur Aceh Gelar Silaturahmi Perdana dengan DPRA
Foto Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyambut Ketua DPRA, Dahlan Djamaluddin saat acara silaturahmi fi Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (7/10/2019) malam. 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menggelar acara silaturahmi perdana dan makan malam dengan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024, di Anjong Mon Mata, Senin (7/10/2019) malam.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, acara silaturahmi itu digelar untuk merajut harmonisasi dan saling mengenal dan mempererat hubungan eksekutif dengan legislatif.

Sehingga DPRA dan Pemerintah Aceh senantiasa bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah Aceh.

"Silaturrahmi untuk saling mengenal malam ini kami nilai sangat strategis mengingat sebagian besar Kepala SKPA dan anggota DPRA sama-sama orang baru," kata Nova Iriansyah.

Kerjasama legislatif dan eksektutif, lanjut Nova, merupakan keniscayaan. Sebab, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan, Pemerintah Aceh maupun DPRA sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan Aceh, terangnya.

Yang membedakan keduanya, eksekutif bertindak sebagai implementator pembangunan. Sedangkan teman-teman di legislatif (DPRA) menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, kata Nova.

"Meski eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan yang berda, tapi perlu bersinergi agar penyelenggaraan pemerintahan efisien dan efektif," ujar Nova.

Nova mengibaratkan sebuah bahtera yang mengarungi lautan luas, Pemerintah Aceh dan DPRA adalah nahkoda yang harus bersinergi mengendalikan kapal besar itu, untuk selamat sampai di dermaga tujuan

"Perbedaan pendapat di tengah-tengah samudera luas mungkin saja terjadi. Hal tersebut sangat wajar akibat cara pandang yang berbeda terhadap tantangan ombak maupun badai. Kritik dan koreksi pasti akan terjadi, dan itu sangat wajar," kata Nova.

Baca: Sikap Resmi, Fraksi PDI-P Tolak Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Baca: Pijay Krisis Batu Bata, Ini Penyebabnya dan Rincian Harga

Baca: Kepala BNN Pusat Minta Keuchik di Aceh Tangkap Pengedar dan Pengguna Narkoba

Pemerintah Aceh siap menerima kritik konstruktif dan koreksi dari DPRA terhadap segala program yang dijalankan, selama kritik itu disampaikan demi kepentingan rakyat Aceh.

"Kami percaya, sikap kritis DPRA itu merupakan kunci penting untuk menjamin suksesnya pembangunan daerah kita," kata Nova.

Nova menambahkan, ada banyak tantangan dalam pembangunan Aceh. Selain wilayah yang lama diamuk konflik dan rawan bencana, Aceh sedang menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Belum lagi dengan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat, pertumbuhan ekonomi, minimnya peran sektor swasta dalam pembangunan, urai Nova.

Semua tantangan itu, lanjut Nova, hanya bisa dijawab dengan kerja keras antar seluruh stakeholder pembangunan. 

"Saya sangat  berharap, DPRA dan Pemerintah Aceh dapat menunjukkan ke publik tentang harmonisasi dalam kerja sama tersebut, agar tantangan itu berubah menjadi peluang," ujar Plt Gubernur. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved