Opini

Konsep Rapuh Perlindungan Korban  

Banyaknya kasus kejahatan yang tidak terungkap tuntas berakibat munculnya derita yang dialami korban dan keluarga korban

Konsep Rapuh Perlindungan Korban   
IST
Yusrizal, Ketua Pusat Studi Hukum, Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh

Anggapan ini tidak benar karena jika pemikiran ini dimajukan penegakan hukum pidana hanya untuk mengejar kepastian hukum. Padahal kemanfaatan dan keadilan hukum tersebut tidak dirasakan langsung oleh seseorang yang menjadi korban kejahatan. Ada nilai esensi lain dalam perlindungan hukum bagi korban, yaitu mengenal apa yang paling dibutuhkan bagi setiap korban, tentu hal ini akan berbeda tergantung tindak pidana apa yang menimpa korban.

Secara teoretik, perlindungan hukum terhadap korban adalah bentuk realisasi dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya diberikan untuk mengembalikan posisi korban menjadi lebih baik dan pulih. Negara berkewajiban memberikan kompensasi bagi setiap korban kejahatan di samping restitusi yang diberikan oleh pelaku kejahatan. Pertanyaan sekarang, mampukah negara memberikan kompensasi terhadap korban kejahatan? Ini menjadi penting karena penegakan hukum pidana tentu ada ganti kerugian atau tindakan lain sesuai kebutuhan dari setiap korban.

Hak-hak korban

Relevansi lainnya adalah posisi korban yang terdiskiriminasi saat menghadiri sidang di pengadilan terutama saat proses pembuktian. Korban harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu untuk memberikan kesaksian. Kondisi ini benar membuat korban semakin terpuruk dan menyedihkan. Rasa malu dan aib bagi keluarga menjadi kerugian ikutan lainnya yang juga harus ditanggung oleh korban.

Bandingkan dengan pelaku kejahatan yang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dimulai saat penangkapan hingga ke persidangan diberikan bantuan hukum dan diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah sebelum ada keputusan pengadilan, seperti tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tentunya formulasi KUHP ke dapannya harus melihat korban secara lebih luas dan konferehensif supaya tidak terjadi kezaliman dalam penegakan hukum.

Jika melihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban berhak memperoleh hak-hak perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian, memiliki hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan kesempatan untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui status terpidana jika dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan bantuan medis dan psiko-sosial dll. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif korban dilindungi.

Namun masalahnya, sampai sejauh mana posisi korban terlindungi dan terpenuhi haknya dengan adanya undang-undang ini? Sebagai contoh sampai saat ini di Indonesia belum memiliki lembaga resmi untuk menangani mengenai pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan secara khusus. Dalam konteks negara hukum, tentu semuanya harus sesuai aturan dan setiap proses terlembaga dengan baik. Peranan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga masih dirasakan lemah dan belum berfungsi secara maksimal.

Penanganan saksi dan korban saat ini di Indonesia masih dibebankan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan kewenangan yang diberikan masih sangat terbatas. Berkaca pada negara Amerika Serikat yang mempunyai lembaga khusus menangani pemberian kompensasi bagi korban kejahatan, The Crime Victim's Compensation Board, lembaga itu dibentuk khusus untuk menangani pemberian bantuan penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Format tersebut bisa diadopsi di Indonesia agar wujud perlindungan masyarakat atas hukum menjadi lebih baik khususnya terhadap korban.

Tegasnya perlindungan terhadap korban sangat penting eksistensinya dalam sistem peradilan pidana. Kita harus menghindari posisi korban kejahatan pada kondisi keterasingan tanpa adanya perhatian yang serius dari pemerintah. Akibat dari belum memadainya perlindungan korban tersebut banyak korban yang semakin menderita, karena negara gagal untuk hadir memberikan perlindungan secara nyata.

Akhirnya, perlindungan terhadap korban kejahatan harus dimulai dari proses formal ketika menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana harus menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban. Peran pemerintah sebagai pembawa mandat kontrak sosial perlu ditingkatkan demi terakomodasinya hak korban. Tanpa itu semua, pemenuhan hak korban menjadi wacana sepi tiada yang mengacuhi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved