Terkait Kantor Imigrasi, Walkot Subulussalam Temui dan Layangkan Surat ke Kakanwil Kemenkum HAM Aceh

 Jarak Kabupaten Simeulue ke Subulussalam via Aceh Singkil 80 kilometer.

Kemudian Pakpak Bharat dan Dairi, Sumatera Utara ke Subulussalam 60 kilometer.

Inilah yang menjadi dasar Pemko Subulussalam meminta dibangunnya kantor imigrasi minimal UKK.

• Bupati Aceh Utara Sampaikan Hal Ini pada Acara Perayaan Hari Anak Nasional di Nisam

“Jika pendirian kantor imigrasi di Kota Subulussalam dapat dipertimbangkan/disetujui, Pemko Subulussalam bersedia menyediakan lahan untuk lokasi bangunan dimaksud,” demikian isi surat yang turut ditembuskan ke Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Aceh serta Kepala Kantor Imigrasi kelas I Banda Aceh dan Ketua DPRK Subulussalam.

Sebelumnya, anggota DPR Aceh, Hj Asmidar dari Partai Aceh (PA) juga meminta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh, mempertimbangkan kembali lokasi pembanguna kantor imigrasi.

”Kami mendapat informasi kantor imigrasi dibangun tempat lain, padahal Subulussalam sudah lama mencanangkan,” kata Hj Asmidar dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Minggu (13/10/2019).

 Asmidar mengatakan, sejatinya ada pertimbangan lain terkait lokasi pembangunan kantor imigrasi.

Karena selama ini, Subulussalam dinilai getol menyuarakan.

Bahkan, kata Asmidar, aspirasi ini sudah mengemukan sejak akhir 2012 lalu.

Asmidar juga mengatakan, kantor Imigrasi di Subulussalam sangat mendasar.

Mengingat lokasi ini akan berada di tengah.

Masyarakat Aceh Singkil dan Aceh Selatan dapat terlayani secara adil.

• Polisi Selidiki Aksi Maling Bersebo yang Terekam Kamera CCTV, Kapolsek: Pelaku Tahu Situasi Toko

Tak hanya itu, dengan kantor imigrasi di Subulussalam, maka beberapa masyarakat di perbatasan seperti Pakpak Bharat dan Dairi, Sumatera Utara turut terbantu.

Subulussalam berada di tengah-tengah.

Sehingga masyarakat Aceh Singkil, termasuk dari Pulau Banyak tidak terlalu repot.