Momen-momen Penting Muhammadiyah di Banda Aceh

OLEH CUT RICKY FIRSTA RIJAYA, Kabid Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh 2019-2021, Anggota FAMe, melaporakan dari  Banda Aceh

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh dengan dukungan Pemerintah Aceh melalui Biro Kesejahteraan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh menyelenggarakan Sidang Tarjih  Tingkat Nasional yang dilaksanakan dari 14-17 Oktober di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh. Acara penting ini dibuka oleh Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT. Kata sambutan disampaikan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr Aslam Nur MA dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr KH Haedhar Nashir MSi.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta, berasal dari perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Aceh dan beberapa daerah lain di luar Aceh.

Banda Aceh tercatat sudah tiga kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara besar Muhammadiyah. Pertama, Muktamar Ke-43 Muhammadiyah tahun 1995 yang saat itu Dr H Amien Rais terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian, tahun 1998 ketika Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif memimpin Muhammadiyah, Banda Aceh dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Sidang Tanwir dan Rapat Pleno Muhammadiyah.

Setelah lama berselang, baru pada tahun ini Banda Aceh kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tarjih Nasional Muhammadiyah. Semoga ke depan bakal sering lagi Banda Aceh menjadi tuan rumah acara-acara besar Muhammadiyah, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Seiring dengan penyelenggaraan acara penting ini, saya merasa perlu berbagi informasi dengan generasi muda Muhammadiyah dan pihak lainnnya tentang majelis tarjih yang barusan bersidang di Banda Aceh. Sebagaimana diketahui, di tubuh Muhammadiyah ada beberapa majelis yang membawahi wilayah-wilayah dan daerah serta cabang di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara di luar negeri. Salah satunya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 

Ada beberapa alasan mengapa banyak yang salah sangka pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Banyak masyarakat, entah itu warga Muhammadiyah sendiri atau pun masyarakat umum, menyebut hanya “majelis tarjih” saja, padahal nomenklatur itu tidak lengkap. Seharusnya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Penyebutan nama yang keliru, berimbas pada pemahaman yang keliru juga. 

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak hanya berfungsi menarjih atau memilih pendapat yang disetujui Muhammadiyah, tetapi juga melakukan tajdid  atau pembaruan. Baik di bidang akidah melalui purifikasi atau pemurnian akidah dari syirik, takhayul, khurafat, serta dalam bidang muamalah melalui teknologi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Majelis Tarjih dan Tajdid  tidak dipahami sebagaimana pemahaman salah satu cara istinbat hukum dalam ushul fikih, yaitu 'at-tarjih'. Namun, kata-kata tarjih dalam majelis tarjih hanyalah sebatas nama majelis tersebut, bukan sebagai fungsi. Majelis tarjih adalah lembaga yang memiliki fungsi melakukan ijtihad-ijtihad di bidang keagamaan. Cara istinbat  hukum yang dipakai majelis tarjih sama sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab ushul fikih Islam. Mulai dari mengompromikan dalil, tarjih, nasikh-mansukh, sampai  tawaquf.

“Kurangnya sosialisasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sendiri, kurangnya sosialisasi berupa apa itu majelis tarjih dan tajdid, serta produk-produk yang dihasilkan, berimbas pada pemahaman masyarakat umum bahwa majelis tarjih dan tajdid seperti tak punya peran apa-apa. Padahal, dari beberapa majelis di jajaran Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid salah satu majelis yang punya peran besar dalam perkembangan keagamaan di Muhammadiyah,” kata Athailah SpOG, Ketua Umum PD Muhammadiyah, Bireuen.

Berbicara masalah tarjih, pada pemulaan abad ke-20, umat Islam menyaksikan muculnya gerakan pembaruan dan pemilikiran Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah satu mata rantai dari serangkaian pembaruan pergerakan Islam yang telah dimulai dari zaman Ibnu Taimiyah dari Syiria. Munculnya gerakan pembaruan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses islamisasi terus berlangsung. Peningkatan agama seperti ini tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak, akan tetapi diungkapkan secara nyata dan dalam membentuk organisasi yang bekerja secara terprogram.

Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah bermula dari lahir dari Keputusan Kongres Organisasi Muhammadiyah ke-16 yang diselenggarakan di Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun 1927. Saat itu Muhammadiyah dipimpin KH Ibrahim yang menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan KH Ahmad Dahlan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang lahirnya majelis tarjih barangkali pidato KH Fakih Usman bisa menjadi rujukan dan dapat kita simpulkan adanya dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya majelis tarjih, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, karena perkembangan organisasi Muhammadiyah sangat cepat. Di bidang perluasan organisasi, Muhammadiyah telah berkembang di berbagai tempat di Pulau Jawa, salah satunya masuk ke Aceh pada tahun 1921 dan beberapa daerah lain di Indonesia. Seiring dengan perluasan organisasi ini, banyak menyedot lahirnya kader di Muhammadiyah, aktivitas sosial, dan amal usaha Muhammadiyah yang juga meningkat dan berhasil, terutama di bidang pendidikan, penyantunan anak yatim dan fakir miskin, kegiatan dakwah, dan sebagainya.

Sekolah-sekolahnya yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Belanda sebagai pengantar memperkenalkan sistem pendidikan modern, perpaduan antara silabus yang berisi pendidikan umum dengan pengajaran agama, melalui pelajaran bahasa Arab dan tafsir Quran. Klinik-klinik, organisasi wanita dan pemuda, rumah-rumah wakaf juga berkembang dan bertambah maju.