Jokowi dan Potret Politik Indonesia

PRESIDEN Joko Wido­do dan Wakil Presiden Maaruf Amin telah di­lantik sebagai nahkoda bangsa Indonesia periode 2019-2024. Pelantikan ini menghantarkan Jokowi kembali menjadi presiden dua kali secara berturut melalui Pilpres 2019. Publik patut ber­bangga karena perhelatan bang­sa yang menguras emosi dan te­naga, serta hampir pula menjadi penguatan disintegrasi bangsa akibat konflik soal hasil Pilpres 2019. Kini telah berubah, potret konsolidasi elite bangsa dominan bersatu membangun visi Indone­sia maju yang diikat melalui dis­trubusi kekuasaan pada kabinet jilid dua Presiden Joko Widodo.

Publik pada awalnya mung­kin tak membayangkan bahwa Prabowo Subianto akan menjadi bagian dari koalisi saat Presiden Jokowi memenangi Pilpres 2019. Tetapi, akibat tarik menarik ke­kuasaan ternyata menjadikan Prabowo juga sebagai "juru" kun­ci keutuhan kekuasaan dalam koalisi yang mendukung Presiden Jokowi. Terlepas dari motif apa yang membuat Probowo dan Jo­kowi bersinergi, yang jelas eksis­tensi oposisi periode 2019-2024 mengalami kemuduran yang sa­ngat drastis. Padahal, stabilitas kekuasaan dalam negara demo­krasi seperti Indonesia mengha­ruskan adanya kekuatan opo­sisi yang berimbang, agar laju pemerintahan mengalami peran kontrol dan pengawasan secara proporsional.

Melalui fenomena gerakan po­litik antara Prabowo dan Presiden Jokowi amatlah berbeda. Perbe­daan ini dapat dilihat dari sisi ka­rakter, karir dan kekayaan (3K). Prabowo merupakan salah-satu putra terbaik bangsa yang telah lama berkiprah dalam militer dan dirinya dianggap memiliki karak­ter tegas, disiplin, dan manajerial tinggi. Sementara Joko Widodo berangkat dari latar belakang ma­syarakat sipil, kalangan kelas me­nengah, dan dikenal sebagai sosok yang sederhana serta simple.

Sisi lainnya, Prabowo adalah salah-satu pimpinan partai po­litik (parpol) terbesar di republik ini, dan Jokowi bukanlah pim­pinan parpol, melainkan anggo­ta parpol yang hadir di tengah jalan dalam sejarah pengkade­ran PDIP. Dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Re­publik Indonesia dua kali, maka Jokowi adalah presiden pertama yang dari kalangan sipil menja­di presiden selama dua periode. Hal ini menandakan bahwa pot­ret atau penampakan politik In­donesia terus mengalami peru­bahan. Fakta ini membuktikan bahwa karir atau latar belakang seorang calon presiden saat me­raih kekuasaan tidak hanya di­tentukan pada sisi karir militer.

Sistem demokrasi yang dia­lami Indonesia dewasa ini telah membuka mata publik bahwa kekuasaan yang diciptakan melalui demokrasi dapat jatuh di tangan siapa saja, boleh dari kalangan rakyat kecil, pengu­saha atau elit politik. Demo­krasi jika dikendalikan secara tidak demokratis, maka pelu­ang terciptanya oligarki. Jika demokrasi dikendalikan oleh seseorang, maka akan berpo­tensi terciptanya kepemimpin­an otoriter, dan jika demokrasi dikendalikan kelompok religi maka akan berpotensi hadir­nya kekuasaan religi pula.

Pertanyaan yang harus dicari jawabannya adalah bagaimana bentuk kekuasaan Indonesia hari ini? Jawaban ini tak serta-merta langsung dihadapkan pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan bangsa mesti sesuai dengan UUD 1945, sebab pot­ret perubahan Indonesia saat ini sedang mengalami musim "tak menentu". Disebut Indo­nesia menganut sistem oligarki memang bukan, tetapi faktanya Indonesia masih dikendalikan oleh sekelompok elite. Dan Indo­nesia disebut demokrasi seutuh­nya juga bukan, sebab Indonesia belum mampu membutikannya dalam bentuk kedaulatan yang betul-betul mengedepankan as­pirasi rakyat.

Sehingga pertanyaan selan­jutnya adalah apakah Indonesia dewasa ini masih mencari jati dirinya sendiri? Sehingga belum mampu menampilkan wujud nya­ta dari nilai demokrasi Pancasila? Beberapa pertanyaan ini akan sulit terjawab ketika memahami gerak­an politik seperti langkah Prabowo dan presiden Jokowi yang awalnya bersaing secara politik dan hasil persaingan itu pula menyisakan ampas kemanusiaan yang tak mu­dah hilang dalam sejarah politik bangsa. Ampas-ampas itu bukan saja tragedi kemanusiaan, teta­pi juga sedang memanggungkan "sandiwara" komitmen dukungan tanpa nilai etis.

Melalui pergerakan poli­tik yang terpancarkan pada Prabowo dan Jokowi, bahwa dukung-mendukung secara politik tampak terhenti saat Pilpres usai, tidak berlanjut utuh pada prosesi penentuan posisi dalam kabinet. Hasilnya, sebagian besar "mantan" koa­lisi pengusung Prabowo-Sandi­aga S. Uno bubar karena kalah dalam Pilpres, mulailah me­nyeberang pada barisan koalisi presiden Jokowi. Secara kasat mata memang perilaku lari dari dukungan awal dan mulai berpihak pada yang dulunya lawan adalah sebuah pilhan politik yang wajar. Tetapi sikap sedemikian belum tentu me­wujudkan sistem pemerintah­an yang sehat bagi penguatan kenegaraan yang transparan.

Artinya, kekuatan-kekuat­an yang menyatu dari berbagai parpol yang kemudian menjadi kekuatan resmi negara perlu distabilkan. Sehingga berbagai kekuatan yang menyatu terse­but tidak saling berbenturan. Proses penataan kekuasaan ini dalam kacamata ilmu politik di­sebut sebagai proses pembagian kekuasaan. Bentuk nyata dari pembagian komposisi kekuasa­an tersesebut dapat dilihat dari pola pembagian kursi kabinet.

Munculnya nama Prabowo sebagai calon menteri pertahan adalah bukti ternyata sikap men­dapat bagian kekuasaan lebih baik dari pada terus berjuang menjadi oposisi. Memang tidak ada yang keliru jika lebih memi­lih mengambil bagian daripada melanjutkan perjuangan menjadi oposisi. Sebab oposisi dan sikap mengambil posisi merupakan dua jalan yang cenderung ditem­puh dalam meraih kekuasaan.

Menguatnya perbincangan publik yang cenderung pada kiprah Presiden Jokowi dan Prabowo secara tidak langsung memberi sinyal bahwa jarak re­generasi kepemimpinan bangsa amat sulit tergantikan. Hasrat meraih kekuasaan terkadang membuat seseorang belum ingin mewariskan kekuatan ke­pemimpinan pada generasi sete­rusnya. Prabowo telah berkali-kali mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan pada ahki­rnya dihadapkan pada tawaran posisi menteri dalam kabinetnya Presiden Jokowi. Perjalanan po­litik Prabowo seperti inilah yang mengejutkan publik, namun itulah namanya kenyataan po­litik, terkadang dapat dipre­diksikan dan tak masuk akal sehat. Sebab nalar perjalanan karir politik seperti yang dialami Prabowo dapat disebut seba­gai peristiwa unik dan nyentrik demi kekuasaan.

Hal yang sama juga dialami Presiden Jokowi, dengan modal politik kultural telah menghan­tarkannya mampu membolak-balikkan hati para pimpinan parpol. Padahal, keberadaan Presiden Jokowi di jalur politik dapat dianggap "junior" daripada Prabowo. Sederhananya, republik ini membutuhkan regenerasi poli­tik nasional yang tidak mesti me­lihat orang yang sama dalam ber­kompetisi secara berulang-ulang kali. Jika ke depan nama-nama seperti Prabowo, Jokowi, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi titik penentu haluan politik bangsa, maka selama itu pula suasana demokrasi bangsa tidak akan mengalami pemugaran, bahkan demokrasi Indonesia berpotensi semakin usang. Sebab para pe­main politiknya tetap sama wa­laupun masanya yang berbeda.

Melalui potret politik Indonesia yang sorot pada gerak-gerik Prabo­wo dan Jokowi senantiasa dapat membantah anggapan bahwa tan­pa oposisi yang berimbang akan dapat mempercepat kesejahteraan rakyat. Nasib kemaslahatan bang­sa saat ini tergantung bagaimana Prabowo dan Jokowi dalam me­ngelola para pendukungnya, apa­kah terus mempertahankan potret politik Indonesia, atau menjadikan pengalaman mereka berdua se­bagai contoh akhir bagi peristiwa pertarungan dua calon presiden yang kemudian menjadikan yang menang sebagai presiden dan yang kalah akan jadi menteri.