HRD: Pertemuan Forbes dan Pemerintah Aceh Harus Mampu Rebut Pengaruh Nasional

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB H Ruslan M Daud (HRD) mengatakan pertemuan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dengan Pemerintah Aceh, di Jakarta, Senin (11/11/2019) harus mampu menjadi momentum merebut pengaruh Aceh di panggung nasional.

"Pertemuan ini harus mampu kita jadikan 'starting point' untuk bergerak lebih maju lagi dalam merebut pengaruh Aceh di panggung nasional guna membuka saluran pembangunan yang lebih cepat, terpadu dan tepat sasaran, khsusunya dalam upaya pengentasan kemiskinan, memajukan ekonomi, pendidikan serta menekan angka pengangguran," kata HRD.

Menurut HRD, acara bertajuk "Bersama Membangun Aceh Hebat" merupakan peristiwa paling istimewa dalam konteks membangun semangat kolektif para stekeholder Aceh di Jakarta.

"Saat ini saya mendapat amanah dari Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar duduk di Komisi V DPR RI, kesempatan ini harus saya optimalkan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun infrastruktur Aceh," sebut HRD.

• Kebutuhan Dana Tercukupi, Ibu dan Empat Anak yang Telantar di Malaysia Akhirnya Kembali ke Aceh

• Al-Farlaky Besuk Cantoi, Mantan GAM Wilayah Peureulak

• Wabup Simeulue Bersaksi dalam Sidang Darmili: Yang Menyerahkan Uang Waktu Itu Suami Saya

Disebutkan, kesepahaman yang telah dicapai dalam pertemuan itu harus mampu diaplikasikan secara terpadu, dan fungsional.

"Peran kita secara taknis boleh berbeda, namun tetap bermuara pada pencapaian visi bersama dalam membangun Aceh yang lebih berperadaban," ungkap HRD.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, MT dan Ketua DPRA H Dahlan Jamaluddin yang bertindak atas nama Pemerintahan Aceh, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pembangunan dan Penguatan Otonomi Khusus, Keistimewaan Aceh, dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahahan RI, dengan Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh, H Muhammad Nasir Djamil.

Menurut Plt Gubernur Nova Iriansyah, nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk memastikan implementasi seluruh isi MoU Helsinki dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta aturan turunnya, berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Tujuan berikutnya, mengawal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Aceh.

Nova menambahkan, dengan adanya MoU tersebut diharapkan dapat menggerakkan seluruh potensi pemangku kepentingan pembangunan Aceh, dan memperkuat relasi politik sinergitas antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Republik Indonesia melalui Forbes

“Aceh Hebat hanya mungkin kita raih bila semua pihak bersinergi dan saling melengkapi,” ujar Nova Iriansyah.(*)