Infrastruktur
F-Nanggroe Restorasi DPRK Pidie Minta Insfrastruktur Publik di Dapil II Masuk Pembahasan RAPBK 2020
Diakui selama ini masih banyak insfrastruktur akses publik yang belum terakomodir karena keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan waktu panjang untu
Penulis: Idris Ismail | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Idris Ismail I Pidie
SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Fraksi Nanggroe Restorasi (PNA dan NasDem) (DPRK) Pidie meminta Pemerintah Kabupaten Pidie untuk dapat menyahuti insfrastruktur publik baik jalan dan jembatan dalam R-APBK 2020.
"Beberapa temuan akses publik ternyata telah puluhan kali diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) baik di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten tapi sampai kini tak pernah disahuti," ujar
Ketua F-Nanggroe Restorasi DPRK Pidie, Zulfazli SE kepada Serambinews.com, Minggu (17/11/2019).
Dampak dari diabaikan hak rakyat ini mengesankan di mata pemerintah bahwa Musrenbang hanya sebatas formalitas belaka.
• Rumah Kosong di Lampaseh Aceh Sempat Terbakar, Akhirnya Diselamatkan Petugas DPKP Banda Aceh
• Penggunaan Dana Desa di Aceh tak Lagi Didominasi Infrastruktur, Bergeser ke Pengembangan Ekonomi
• Banjir di Napai Aceh Barat Masih Bertahan, Warga Belum Ada yang Mengungsi
Dicontohkan Zulfazli, di Kecamatan Pidie ruas jalan Tumpok Laweung-Gampong Aree sepanjang 3 kilometer sejak 74 tahun tak pernah diaspal, jembatan gantung Tumpok Laweung selama 30 tahun dengan kondisi lantainya memprihatinkan, jalan Cot Geulumpang-Seukem Brok serta jalan Gampong Rawa yang bertahun-tahun tak pernah disentuh perbaikan.
"Ini semata-mata agar penyusunan APBK 2020 Pidie bisa berjalan secara efektif dan efisien terutama tunggakan usulan dalam Musrenbang yang mesti dimasukkan dalam skala prioritas dan dapat ditindaklanjuti dan bukan sekadar iming-iming," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Pidie Muhammad Ridha kepada Serambinews.com, Minggu (17/11/2019) mengatakan, seluruh persoalan perlu dilakukan inventarisir masalah dan buka hanya sebatas di Musrenbang saja.
"Tapi semua problema patut dikaji kembali sesuai dengan skala prioritas berdasarkan dokumen serta kondisi ril masyarakat sehingga dalam kondisi ril dana terbatas mampu menyahuti segala subtansi program dari target pemerintah secara berjalan," ujarnya.
Diakui selama ini masih banyak insfrastruktur akses publik yang belum terakomodir karena keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkannya.(*)
