Breaking News:

Berita Banda Aceh

Gerindra Keluarkan Rekomendasi Agar Pelaksanaan Pilkada Aceh Tetap Tahun 2022, Ini Alasannya

Partai Gerindra Aceh melakukan rapat koordinasi daerah (rakorda) di Hotel Mekkah Banda Aceh pada Jumat (22/11/2019). Dalam kegiatan itu dihasil...

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, TA Khalid didampingi Sekretaris dan Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh, Maulisman Hanafiah dan Safarudin memimpin Rakorda Partai Gerindra di Hotel Mekkah Banda Aceh, Jumat (22/11/2019). 

Gerindra Keluarkan Rekomendasi Agar Pelaksanaan Pilkada Aceh Tetap Tahun 2022, Ini Alasannya

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Partai Gerindra Aceh melakukan rapat koordinasi daerah (rakorda) di Hotel Mekkah Banda Aceh pada Jumat (22/11/2019). Dalam kegiatan itu dihasil rekomendasi yang salah satu bunyi agar Pilkad aAceh tetap dilaksanakan 2022.

Ketua DPD Partai  Gerindra Aceh, TA Khalid melalui rilis Kepada Serambinews.com, Senin (25/11/2019), menyampaikan pihaknya sudah memutuskan dalam rakorda bahwa pelaksanaan Pilkada Aceh tetap berlangsung lima tahun sekali. Artinya Pilkada ke depan tetap harus dilaksana pada tahun 2022.

“Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pelaksanaan Pilkada Aceh tetap tahun 2022, baik untuk level gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota,” katanya.

Kecanduan Game dan Judi Online, Pencuri di Unsyiah dan UIN Juga Ikut Curi Barang Ini

Hari Guru Nasional, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Naikkan Gaji Guru Honorer

Jelang Laga Kandang Vs Karo United, Ini Tanggapan Pelatih PSLS Lhokseumawe terhadap Tim Lawan Itu

Rekomendasi itu lahir seiring adanya rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meserentakkan pelaksanaan Pilkada dan Pileg pada tahun 2024. Sementara batas periode Gubernur Aceh yang dterpilih pada tahun 2017 lalu hingga tahun 2022.  

TA Khalid menyebutkan, hasil rekomendasi yang dihasilkan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden, DPR RI, DPD RI, Gubernur Aceh, DPRA, Bupati/Wali Kota serta DPRK se Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai dengan UUPA.

Anggota DPR RI ini juga menyebutkan, dasar regulassi untuk pelaksanan Pilkada Aceh adalah, UUD 1945 Pasal 18B, MoU Helsinki, UUPA, Putusan MK Nomor 66/2017, dimana dalam regulasi ini diatur pelaksanaan Pilkada Aceh berlangsung setiap lima tahun sekali.(*)

30 Tahun Tinggal di Gubuk Reot, Buruh Tani di Pidie Terima Rumah Bantuan Safari Subuh

Persiraja Bersama Persik dan Persita Promosi ke Liga 1, Ini Lima Tim yang Degradasi ke Liga 3 2020

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved