Berita Banda Aceh

YARA Laporkan Pengadaan Mobil Dinas SKPA ke KPK, Termasuk Soal Penundaan Pembangunan Rumah Duafa

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, melaporkan Plt Gubernur Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sudah melakukan...

YARA Laporkan Pengadaan Mobil Dinas SKPA ke KPK, Termasuk Soal Penundaan Pembangunan Rumah Duafa
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL BIN ZAIRI
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH. 

YARA Laporkan Pengadaan Mobil Dinas SKPA ke KPK, Termasuk Soal Penundaan Pembangunan Rumah Duafa

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, melaporkan Plt Gubernur Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sudah melakukan pengadaan mobil dinas melalui APBA dan APBA Perubahan tahun 2019 sebanyak 172 unit dengan alokasi anggaran Rp 100 miliar lebih.

Surat laporan YARA diterima oleh bagian penerimaan laporan pengaduan masyarakat KPK, Anggi Fitriani Mamonto dengan nomor agenda 2019-11-000145 pada Senin (25/11/2019). Saat melaporkan, Safaruddin didampingi Humas YARA, Muhammad Dahlan dan Basri.

Dalam laporannya, Safaruddin meminta KPK untuk mendesak Plt Gubernur Aceh membatalkan pengadaan mobil dinas baru itu. Sebelum melapor ke KPK, kata Safaruddin, YARA juga sudah melayangkan surat somasi kepada Pemerintah Aceh, tapi tidak ada tanggapan apa-apa.   

“Pada tanggal 20 Novermber 2019, kami juga telah meminta Plt Gubernur Aceh untuk membatalkan pembelian mobil dinas tersebut karena tidak ada kepentingan yang mendesak. Surat itu juga kami tembuskan ke Ketua DPRA dan para kepala dinas,” ujarnya.

Baitul Mal Abdya Salurkan ZIS Rp 5, 3 Miliar, Ini Penegasan Wakil Bupati

Kecanduan Game dan Judi Online, Pencuri di Unsyiah dan UIN Juga Ikut Curi Barang Ini

Gerindra Keluarkan Rekomendasi Agar Pelaksanaan Pilkada Aceh Tetap Tahun 2022, Ini Alasannya

Dalam surat somasinya itu, Safaruddin juga sudah menyampaikan kepada Plt Gubernur Aceh bahwa pengaadaan mobil dinas dalam APBA Perubahan tahun 2019 juga tidak sesuai dengan surat Sekda Aceh Nomor 050/10591 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan APBA TA 2019.

Isi surat Sekda tersebut yaitu para SKPA tidak dibenarkan untuk mengusulkan kembali program dan kegiatan yang tidak terlaksana/tertunda pelaksanaannnya, tidak dibenarkan penambahan usulan program dan kegiatan baru.

Selain itu, tidak dibenarkan menggunakan sisa tender/pengadaan barang/jasa dan tidak diperkenankan melakukan addendum kontrak.

“Nyatanya di APBA-P 2019 ditemukan alokasi belanja untuk mobil dinas Rp 50 Miliar lebih,” ungkap dia.

Persiraja Bersama Persik dan Persita Promosi ke Liga 1, Ini Lima Tim yang Degradasi ke Liga 3 2020

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved