Berita Aceh Singkil

DPRK Berdalih Anggaran Pengerukan Alur Pelayaran Anak Laut Singkil Utara untuk Bayar Hutang

"Lebih kurang Rp 4 miliar. Menutupinya bukan hanya dari pergeseran biaya pengerukan Anak Laut, tapi dari pencoretan pengadaan mobil pimpinan dewan, wa

Penulis: Dede Rosadi | Editor: Nurul Hayati
SERAMBINEWS.COM/ DEDE ROSADI
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil melakukan pertemuan dengan perwakilan nelayan Singkil Utara, Selasa (10/12/2019). 

"Lebih kurang Rp 4 miliar. Menutupinya bukan hanya dari pergeseran biaya pengerukan Anak Laut, tapi dari pencoretan pengadaan mobil pimpinan dewan, wakil bupati ,dan islamic center," ujarnya.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, melakukan pertemuan dengan perwakilan nelayan Singkil Utara, Selasa (10/12/2019).

Pertemuan embahas tuntutan nelayan.

Para nelayan itu, sebelumnya melakukan unjuk rasa ke kantor DPRK Aceh Singkil 4 Desember lalu.

Kala itu, nelayan memprotes batalnya anggaran pengerukan alur pelayaran Anak Laut yang mengalami pendangkalan hebat.

Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang, dalam pertemun tersebut membantah.

Bahwa dewan mencoret anggaran pengerukan Anak Laut.

Terlibat Kasus Sabu, Kapolres Aceh Barat Pecat Brigadir AU

Proyek fasilitas Pelabuhan Ikan Anak Laut, Aceh Singkil, terancam tak berfungsi karena boat nelayan yang akan memanfaatkannya tidak bisa sandar akibat anggaran pengerukan batal dianggarkan, Rabu (27/11/2019).
Proyek fasilitas Pelabuhan Ikan Anak Laut, Aceh Singkil, terancam tak berfungsi karena boat nelayan yang akan memanfaatkannya tidak bisa sandar akibat anggaran pengerukan batal dianggarkan, Rabu (27/11/2019). (SERAMBINEWS.COM/ DEDE ROSADI)

Ia berdalih, penggeseran anggaran merupakan kesepakatan bersama.

Antara eksekutif dengan legislatif.

"Tidak bisa dewan mencoret, ini kesepakatan bersama," kata Aritonang.

Lantas apa alasan anggaran pengerukan Anak Laut digeser?

Pertanyaan itu disampaikan Virgo, perwakilan warga.

Aritonang mengatakan, pergeseran terjadi lantaran pada penghujung pembahasan anggaran, muncul hutang yang harus dibayar.

Hutang tersebut sebelumnya luput diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (DPRK).

Hutang yang dimaksud Aritonang antara lain, pembayaran listrik dan JKN.

"Lebih kurang Rp 4 miliar. Menutupinya bukan hanya dari pergeseran biaya pengerukan Anak Laut, tapi dari pencoretan pengadaan mobil pimpinan dewan, wakil bupati ,dan islamic center," ujarnya. (*)

Di Makam dr Fauziah, Koalisi NGO HAM Berharap Jangan Ada Lagi Konflik di Aceh

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved