Salam

Jangan Biarkan Hutan Lindung Terus Digunduli  

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Ir Syahrial mengatakan, untuk mencegah aksi illegal logging atau pembalakan liar

Jangan Biarkan Hutan Lindung Terus Digunduli   
DOK SAT RESKRIM POLRES BENER MERIAH
Foto saat anggota Satreskrim Polres Bener Meriah mengamankan pelaku illegal logging di hutan Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Ir Syahrial mengatakan, untuk mencegah aksi illegal logging atau pembalakan liar di kawasan hutan lindung Jantho-Lamno , pihaknya sudah menugaskan Kelompok Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) I melakukan operasi pengamanan hutan dan penangkapan penebang liar. “Polisi Hutan kita sudah ke lapangan, tapi hasilnya belum ada. Setiap dilakukan operasi, penebang liarnya tidak berada di lokasi. Namun begitu, kita terus lakukan operasi, untuk mencegah terjadinya aksi illegal logging,” ujar Syahrial

Sebelumnya, Tim Pengendalian dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA yang dipimpin Asisten II Setda Aceh, HT Ahmad Dadek menemukan tumpukan kayu olahan, mulai dari Km 15 hingga 25, saat meninjau jalan Jantho (Aceh Besar)-Lamno (Aceh Jaya), Senin (9/12).

Ahamad Dadek menduga, tumpukan kayu yang tergeletak di tepi jalan tersebut hasil perambahan di hutan lindung kawasan tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. “Aksi penebangan liar di kawasan hutan lindung itu tidak boleh kita biarkan. Polisi Kehutanan dan aparat keamanan harus segera bertindak untuk mencegah dan menangkap pelakunya.”

Pemerintah, kata Ahmad Dadek, membuka jalan tembus lintas Jantho-Lamno  sepanjang 65 kilometer, bukan untuk lintasan kayu hasil perambahan. Tapi untuk jalan alternatif menuju kawasan barat-selatan Aceh, jika sewaktu-waktu ada gangguan alam di lintasan jalan Gunung Geurutee, Kulu, dan Paro. “Jika hutan lindung Lamno terus dirambah, dikhawatirkan daerah itu menjadi rawan bencana,” tandasnya.

Dari keterangan pekerja proyek jalan Jantho-Lamno, selama ini, setiap turun hujan di kawasan itu sering terjadi tanah longsor. “Itu menunjukkan bahwa dampak dari penebangan liar, langsung terjadi,” ungkapnya.

Untuk itu Dadek meminta pihak Polisi Kehutanan dan aparat keamanan setempat, yaitu aparat Polsek dan dan Koramil Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, bersama apara Polsek dan Koramil Jantho, agar melakukan pencegahan lewat patroli rutin dan menangkap para pelaku pembalakan liar tersebut. “Kewenangan untuk melarang, menangkap serta memproses pelaku penebang liar di kawasan hutan lindung sampai ke meja hijau adalah tugasnya Polisi Kehutanan bersama aparat keamanan,” kata Dadek.

Kita juga sangat berharap agar kasus-kasus penebangan liar di lokasi lainnya bisa dihentikan. Dan, jika kasus-kasus pembalakan liar masih terus berlanjut, maka Pemerintah Aceh wajib mengevaluasi kinerja para polisi hutan kita yang begitu banyak.

Siapapun yang selama ini melakukan pembalakan liar hendaknya bisa diproses secara hukum. Sebab, yang kita catat selama ini, hampir setiap kali ada penangkapan kayu hasil tebangan liar, selalu tidak bertuan. Padahal, proses menjadi balok-balok yang bertuan itu sangat panjang melibatkan banyak mata rantai dan pelakunya. Ada penyandang dana yang menyediakan logistik, chainsaw (gergaji bermesin), alat angkut, hingga ke pemasarannya. Sebegitu panjang mata-rantai untuk memproduksi kayu-kayu olahan hasil tebangan liar, mengapa aparat terlalu sulit mengungkapnya?

Haruskah kita membiarkan hutan-hutan lindung kita menjadi tanah tanah gersang. Haruskah kita membiarkan punahnya aneka ragam hayati dari tanah Aceh yang seharusnya subur dan makmur ini?  Haruskah membiarkan wilayah-wilayah pertanian dan pemukiman kita selalu diterjang banjir pada saat musim penghujan?

Kita ingatkan lagi, bahwa pembalakan liar merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal sudah kita ketahui, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi. Hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air untuk segala kebutuhan kita.

Selain menghentikan penebangan liar, Pemerintah Aceh mestinya menggiatkan lagi program pelestarian hutan secara serius. Antara lain, berupaya mereboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul serta menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved