Berita Politik

Partai dalam Koalisi Aceh Bermartabat Borong Semua Pimpinan Alat Kelengkapan DPRA

Dalam tatib itu, tim perumus yang terdiri atas perwakilan partai politik peraih kursi di DPRA menyepakati enam komisi, dari periode sebelumnya tujuh

Partai dalam Koalisi Aceh Bermartabat Borong Semua Pimpinan Alat Kelengkapan DPRA
Hand-over dokumen pribadi
Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim perumus akhirnya merampungkan penyusunan tata tertib (tatib) DPRA periode 2019-2024.

Dalam tatib itu, tim perumus yang terdiri atas perwakilan partai politik peraih kursi di DPRA menyepakati enam komisi, dari periode sebelumnya tujuh komisi.

Pengurangan satu komisi itu untuk mensinkronkan dengan jumlah anggota fraksi minimal enam orang yang lebih dulu disepakati. Dengan mengerucutnya jumlah komisi, selanjutnya tatib DPRA akan disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (30/12/2019).

“Tadi malam kita tuntaskan penyusunan tatib setelah adanya kesepakatan pembentukan enam komisi di DPRA. Pembahasan finalisasi tatib ini sampai pukul 2 malam,” kata Ketua Tim Perumus Tatib DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky kepada Serambinews.com, Jumat (27/12/2019) di Banda Aceh.

DPRA Sepakati 6 Komisi, Fraksi Partai Aceh Hilang Satu Jatah

DPRA belum Sahkan Tatib, Ini Persoalan yang Mengganjal 

Agar Peran DPRA Bisa Optimal, PKS Dorong Dewan Segera Sahkan Tatib

Belum Selesainya Evaluasi Tatib di Biro Hukum Aceh, DPRA Nilai KUA-PPAS tak Bisa Dibahas

Komisi yang dileburkan tersebut adalah komisi V membidangi pendidikan, sains dan tehnologi. Bidang-bidang dalam komisi V itu selanjutnya digabung dalam komisi baru yaitu komisi VI bidang keistimewaan (agama, pendidikan, kebudayaan) dan kekhususan Aceh.  

Iskandar menyampaikan, masalah komisi ini diatur dalam Pasal 82 Tatib DPRA.

Adapun ke enam komisi yang sudah disepakati itu yakni, komisi I membidangi, hukum, politik, pemerintahan, dan keamanan. Komisi II membidangi, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya, komisi III membidangi, keuangan, kekayaan Aceh dan investasi. Komisi IV membidangi pembangunan dan tata ruang. Komisi V membidangi, kesehatan dan kesejahteraan, dan komisi VI membidangi keistimewaan (agama, pendidikan, kebudayaan) dan kekhususan Aceh.

Dalam tatib juga disebutkan mitra kerja komisi-komisi.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved