Breaking News:

Nasib Honorer RSUD Bireuen

Ketua DPRK Bireuen: Jerih Tenaga Kontrak dan Honorer akan Diusulkan pada APBK Perubahan 2020

Mereka menuntut hak-hak mereka atau jerih mereka yang belum dibayar selama dua tahun, mulai tahun 2018 hingga 2019.

Penulis: Ferizal Hasan | Editor: Yusmadi
SERAMBINEWS.COM/FERIZAL HASAN
Sebanyak empat ratusan tenaga kontrak dan honorer RSUD dr Fauziah Bireuen, menggelar audiensi dengan anggota dewan di kantor DPRK Bireuen, Kamis (2/1/2020). 

Laporan Ferizal Hasan | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Sebanyak empat ratusan tenaga kontrak dan honorer RSUD dr Fauziah Bireuen, menggelar aksi damai di rumah sakit setempat, kantor bupati dan ke kantor DPRK Bireuen, Kamis (2/1/2020).

Mereka menuntut hak-hak mereka atau jerih mereka yang belum dibayar selama dua tahun, mulai tahun 2018 hingga 2019.

Per bulan jerih empat ratusan tenaga kontrak dan honorer tersebut sebesar Rp 550.000 per bulan. Namun hingga Tahun 2020 belum ada solusinya.

Sehingga mereka menggelar aksi damai di RSUD, kantor bupati dan kantor DPRK.

Namun saat menggelar demo di rumah sakit dan kantor bupati, tidak ada hasilnya alias tidak ada solusi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh: Realisasi APBA 2019 Mencapai 90,40%

Tenaga Kontrak dan Honorer RSUD Bireuen Minta Anggota Dewan Dengarkan Aspirasi Mereka

Ratusan Tenaga Honorer di RSUD Bireuen Jalan Kaki ke Kantor Bupati,Tuntut Hak 2 Tahun belum Dibayar

Baru ada solusi saat ratusan honorer itu menggelar audiensi ke kantor DPRK. Mereka disambut Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, Wakil Ketua Syauki Futaki dan beberapa anggota dewan setempat.

Diantaranya Ketua Komisi 1, Yufaidir SE, Ketua Fraksi Juang Bersama, Zulfikar Apayub, anggota DPRK Usman, Jasman Rani, dan Athaillah M Saleh.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai tiga gedung DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar dan anggotanya, berjanji akan memanggil Direktur RSUD dr Fauziah, dr Mukhtar Mars dan pihak eksekutif serta perwakilan dari tenaga honorer dan tenaga kontrak.

"Kami mengupayakan agar jerih tenaga honorer dan kontrak yang belum dibayar selama dua tahun, akan diusulkan pada APBK Perubahan Tahun 2020," janji Rusyidi Mukhtar. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved