Bulog Blangpidie Abdya belum Berhasil Pasok Beras ke e-Warung Program BPNT, Ini Kendalanya

Hal ini diakui Kasi Komersil pada Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie, M Luthi, yang dihubungi Serambinews.com, Selasa (7/1/2020).

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dimulai sejak Mei 2018.

Sejak saat itu, Perum Bulog tidak lagi menyalurkan bantuan sosial beras keluarga sejahtera (Bansos Rastra) kepada keluarga kurang mampu atau KPM (keluarga penerima manfaat) setempat.

Sebab, Bansos Rastra sudah berganti dengan Program BPNT.

Melalui program ini, KPM membelanjakan bahan kebutuhan pangan, seperti beras dan telur ayam pada e-warung terdekat yang telah ditetapkan.

Nominal yang bisa dibelanjakan KPM pada e-Warung tidak boleh lebih dari Rp 110.000 per bulan.

• Terkait Kisruh AKD di DPRA, Ini Tanggapan Mualem Selaku Ketua KAB

• Setiap Gampong di Pidie Jaya Dapat Dana Gampong Rp 900 Juta - Rp 1,2 M, Ini Pesan Bupati Aiyub Abbas

• BMKG akan Survei Dugaan Medan Magnet di Aceh, Termasuk di Bukit Radar Aceh Besar yang Viral Itu

Lebih setahun terakhir, stok beras pada e-Warung di Kabupaten Abdya dipasok secara bebas atau sesuai keinginan pedagang yang dipercaya mengelola e-Warung.

Padahal, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI, membuka kesempatan kepada Perum Bulog untuk menjual beras miliknya ke gerai e-Warung, yang merupakan instrumen dari penyaluran program BPNT.

Hal itu merupakan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) BPNT di Batam pada akhir September 2019.

Kenyataannya, Perum Bulog Divre VI Blangpidie belum berhasil menjadi pemasok kebutuhan beras pada e-Warung di Abdya hingga berakhir tahun 2019.

Hal ini diakui Kasi Komersil pada Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie, M Luthi, yang dihubungi Serambinews.com, Selasa (7/1/2020).

“Kemungkinan Perum Bulog menjadi pemasok beras di e-Warung masih dalam proses koordinasi dengan Dinas Sosial Abdya,” kata M Luthi.

Koordinasi menyangkut data jumlah e-Warung di seluruh Abdya, termasuk jumlah KPM yang membelanjakan beras pada setiap e-Warung harus valid.  

Sehingga jika nantinya Perum Bulog dipercaya sebagai pemasok, maka beras yang dipasok sesuai kebutuhan, sehingga tidak lama ‘terbenam’ di e-Warung tertentu.