Irmawan: Pembentukan AKD Harus Mengedepankan Kepentingan Umum

Sebaliknya, sikap arif, bijak, dan berjiwa besar harus dikedepankan.

Untuk kepentingan masyarakat dan Aceh secara umum.

“Anggota DPRA adalah wakil rakyat yang diamanahkan untuk memikirkan nasib rakyat setiap waktu. Berbagai fasilitas mulai dari gaji, tunjangan, SPPD dan fasilitas lainnya diberikan, agar mereka memiliki kemudahan dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna dengan agenda penetapan AKD di DPRA, Selasa (31/12/2019) berakhir ricuh.

Kericuhan diduga, karena Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ingin menguasai pimpinan komisi V dan VI.

Sebelumnya, komisi tersebut akan diambil oleh Fraksi PNA dan Fraksi PKS.

• Tasya, Mahasiswi yang Jago Bernyanyi, Gunakan YouTube dan Instagram untuk Asah Kemampuan

Suasana rapat mulai tidak kondusif, setelah Sekretaris Dewan (Sekwan), Suhaimi membacakan distribusi anggota dewan.

Dari masing-masing fraksi di DPRA ke dalam alat kelengkapan.

Seperti Komisi, Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar).

Setelah itu, sejumlah anggota DPRA terlihat berbicara dalam suara keras.

Bahkan, empat anggota dewan menghampiri meja pimpinan dewan.

Mereka memprotes pendistribusian anggota dewan dari partai non- KAB jilid II.

Seperti Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PPP tidak menyebarkan anggotanya secara proporsional atau merata dalam komisi.

Partai Demokrat dan PPP, menempatkan anggotanya di komisi V masing-masing sebanyak tiga orang.

Sedangkan Partai Golkar menempatkan tiga anggotanya di komisi VI.

Skema itu dilakukan, dengan target dua dari tiga partai nasional itu bisa mendapatkan pimpinan komisi dalam proses pemilihan ketua. (*)

• Kapolda Aceh Rio S Djambak Resmikan Pemakaian Gedung Polres Subulussalam, Ini Videonya