Seusai Gelar Pertemuan, Eks Petinggi GAM Minta Pengamat Intelijen Sampaikan Hal Ini Kepada Presiden

Seusai Gelar Pertemuan, Eks Petinggi GAM Minta Pengamat Intelijen Sampaikan Hal Ini Kepada Presiden

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pertemuan tertutup antara Wali Nanggroe dan eks petinggi GAM dengan pengamat intelijen senior, Suhendra Hadikuntono di Istana Wali Nanggroe, Jumat (10/1/2020) membahas sejumlah isu penting.

Pertemuan itu dipimpin oleh Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf alias Mualem dan diikuti oleh sejumlah mantan panglima GAM wilayah di Aceh.

Di antara mereka yang hadir seperti Darwis Jeunieb, Sarjani Abdullah, dan Kamaruddin Abubakar, dan eks kombatan lainnya.

Pertemuan pun berlangsung lama, sejak pukul 09.00 WIB hingga menjelang Jumat lalu dilanjut pada malam harinya.

Wakil Ketua KPA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya intens membahas sejumlah butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi hingga saat ini.

• Kasus Pembunuhan Hakim Jamaluddin Terungkap, Abang Korban: Ini Berkat Doa Kita Semua kepada Allah

• Warga Putri Betung Panen Raya Durian, Harga Jualnya Bisa Mencapai Rp 10 Ribu per Buah

• Korban Angin Kencang di Abdya Terima Bantuan Masa Panik dari BPBK, Dinsos Salurkan Bahan Bangunan

Di antaranya persoalan bendera dan lambang Aceh yang hingga kini tak kunjung disetujui oleh Pemerintah Pusat.

"Iya kita membahas itu ada beberapa persoalan, termasuk masalah bendera dan lambang Aceh," kata Abu Razak kepada Serambinews.com, Sabtu (11/1/2020).

Abu Razak juga mengatakan, hasil kesepakatan dalam pertemuan itu diminta oleh para eks petinggi GAM dan Wali Nanggroe untuk disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Kita juga minta kepada Pak Suhendra agar menyampaikan beberapa hal yang sudah kita bahas kemarin itu disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi," pungkasnya.

Informasi yang dihimpun Serambinews.com, ada tiga butir kesepakatan atau rekomendasi dalam pertemuan itu dan dibacakan di akhir pertemuan.

• Berperan Kembangkan Ekowisata, PT Pertamina EP Rantau Pertahankan Proper Emas Nasional

Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Suhendra Hadikuntono agar nantinya bisa diserahkan kepada Presiden.

Adapun hasil bunyi ekomendasi dalam pertemuan itu adalah, ada sejumlah butir-butir perjanjian MoU Helsinki 15 Agustus antara RI dan GAM belum direalisasikan secara menyeluruh, di antaranya adalah; pertama, persoalan bendera dan lambang Aceh dan masalah ekonomi dan hal lainnya.

Kedua, perlu dilakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Revisi perlu dilakukan terkait penguatan peran dan wewenang Aceh oleh Pemerintah Aceh.

Ketiga, memberikan amanah kepasa Suhendra Hadikuntono
untuk menyampaikan semua dinamika dan aspirasi masyarakat Aceh khususnya terkait implementasi perjanjian damai secara menyeluruh langsung kepada Presiden Jokowi.(*)

• Cut Sahra, Sudah Menjadi MC Sejak Masih Sekolah

• Pusat Studi Falak Adakan Pelatihan Teleskop Bagi Santri RIAB, Untuk Observasi Gerhana Bulan Parsial

• Ibu Dua Anak yang ‘Terdampar’ di Banda Aceh Dipulangkan ke Kampung Asal di Labuhanhaji