Suara Parlemen
HRD Desak Kementerian Perhubungan Lanjutkan Pembangunan Kereta Api Aceh
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB dari Aceh, H. Ruslan M Daud desak Kementerian Perhubungan tetap melanjutkan pembangunan jaringan Kereta Api Aceh
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Laporan Fikar W.Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB dari Aceh, H. Ruslan M Daud (HRD) mendesak Kementerian Perhubungan tetap melanjutkan pembangunan jaringan Kereta Api Aceh, khususnya ruas yang menghubungkan Lhokseumawe-Bireuen.
Desakan itu diutarakan HRD sehubungan dengan rencana dihentikannya pembangunan jaringan kereta api Lhokseunawe-Bireuen oleh Kementerian Perhubungan, seperti diutarakan Halim Hartono, Pejabat Pembuat Komitmen Aceh Wilayah II Balai Teknik (Baltek) Balai Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Utara.
Alasan penghentian karena dinilai rendahnya volume penumpang.
"Adalah sangat keliru apabila alasan penghentian pembangunan jaringan kereta api Lhokseumawe-Bireuen lantaran volume penumpang," kata HRD.
• HRD Bersama Ulama Aceh Temui Ketua Umum PBNU, Bahas Kemandirian Ekonomi Dayah
Ia menyebutkan, pembangunan infrastruktur oleh negara tidak hanya atas alasan ekonomi jangka pendek, namun harus punya target jangka panjang.
Volume investasi, lalu-lintas orang dan barang akan meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur.
"Kalau tidak ada infrastruktur, investor akan menjauh dan lalu-lintas orang dan barang pun akan menurun," jelas HRD.
HRD mengatakan, pada saat rencana pembangunan jaringan kereta api Bireuen - Lhokseumawe-Aceh Utara sudah melalui kajian dari berbagai aspek.
"Tidak mungkin asal-asalan. Jadi Pemerintah Pusat jangan membangun kesimpulan asal-asalan," tukas HRD.
• Temui Menteri Desa: HRD Suarakan Program Peningkatan SDM Geuchik
Dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pada masa persidangan I 2019 - 2020 lalu, HRD juga sudah mengingatkan menteri agar pembangunan Kereta Api Aceh tidak semata-mata menggunakan logika ekonomi.
Tetapi harus dilihat juga dari aspek pemerataan pembangunan yang berkeadilan, aspek politik seperti janji Pemerintah Pusat yang disampaikan Presiden BJ Habibie pada 20 tahun yang lalu di hadapan ribuan masyarakat dan tokoh Aceh di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh.
"Janji ini tidak boleh diabaikan, ini persoalan sensitif dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa," jelas Bupati Bireuen 2012-207.
Ia mengatakan, ketika itu Menteri Budi Karya Sumadi langsung memerintahkan Dirjen Perkeretaapian Indonesia untuk membentuk tim khusus.
Nantinya akan bekerja menyelesaikan persoalan mangkraknya proyek pembangunan jalur Kereta Api Aceh khususnya ruas Lhokseumawe - Bireuen dan ruas lainnya yang dulu masa penjajahan Belanda panjangnya mencapai sekitar 520 Km.
• Temui Menteri Desa: HRD Suarakan Program Peningkatan SDM Geuchik
