AKD Sudah Disahkan, Elemen Sipil Minta DPRA Segera Bekerja untuk Awasi Kinerja Pemerintah Aceh

"Kita meminta agar mereka segera memilih dan menetapkan pimpinan setiap AKD," katanya.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koordinator LSM Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal meminta anggota DPRA segera bekerja menjalankan fungsi kedewanan untuk mengawasi kinerja Pemerintah Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan Syakya kepada Serambinews.com, Senin (20/1/2020) setelah Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengesahkan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Jumat (17/1/2020).

Pengesahan itu sendiri sempat diwarnai penolakan fraksi koalisi pemerintah yaitu Demokrat, Golkar, PPP, dan PKB-PDA karena anggota Fraksi Demokrat, Golkar, dan PPP tidak dibacakan sehingga tidak bisa masuk dalam AKD.

"Walaupun mendapat penolakan dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PPP, namun pengesahan AKD oleh pimpinan DPRA dalam sidang paripurna kemarin patut disyukuri dan diapresiasi," kata Syakya.

• Inspektorat Aceh Singkil Siap Laporkan Keuchik yang belum Kembalikan Kerugian Daerah

• Ini Barang Bukti yang Ditemukan dalam Dompet Pengoplos Minyak di Aceh Utara

• Seratusan Buruh Aceh Gelar Demo, Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Omnibus Law

Syakya berharap anggota DPRA segera memulai agenda kerja untuk tahun 2020.

"Kita meminta agar mereka segera memilih dan menetapkan pimpinan setiap AKD," katanya.

Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Menurutnya ada banyak agenda strategis yang menjadi tanggung jawab DPRA tahun ini.

"Yang paling penting adalah setiap komisi segera menggelar rapat kerja dengan mitra SKPA masing-masing, mengingat APBA 2020 telah mulai dilaksanakan oleh eksekutif," ujarnya.

Menurutnya, DPRA harus mengetahui setiap kegiatan yang akan dilaksanakan SKPA, apalagi RAPBA 2020 disahkan oleh DPRA periode lama.

"Sebenarnya hasil koreksi Mendagri menjadi domain DPRA untuk memperbaiki, tapi yang kita lihat justeru dilakukan sepihak oleh eksekutif," tambah dia lagi.

Belum lagi, tambahnya, dengan berbagai sorotan publik terhadap berbagai anggaran yang dianggap tidak pro rakyat dalam APBA 2020.

Seperti belanja pegawai yang meningkat drastis dan anggaran untuk kegiatan pelatihan yang dinilai tidak logis.

"Saat ini publik sedang menanti kiprah DPRA untuk segera bekerja mengawal berbagai program yang dijalankan oleh eksekutif.

Kita berharap jangan ada lagi kemelut yang menghambat kerja - kerja kedewanan," pungkasnya.(*)