APBA 2020 Rp 17 Triliun Lebih, Begini Komposisi dan Peruntukannya

APBA 2020 Rp 17 Triliun Lebih, Begini Komposisi dan Peruntukannya

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengapresiasi seluruh perhatian terkait APBA 2020.

Selain itu, pemerintah juga memperhatikan semua masukan dan sepakat memastikan pelaksanaan APBA 2020 tidak kehilangan arah alias fokus.

"Kita juga terus memperbaiki kualitas perencanaan, sedini mungkin. RAPBA 2021 harus lebih baik lagi," kata Helvizar Ibrahim, Kepala Bappeda Aceh, Senin (27/1/2020).

"Mendagri juga sudah menerbitkan Permendagri No 90 Tahun 2019 yang mengatur menu program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan pada setiap level pemerintah," tambahnya.

Menurut Helvizar, Pemerintah Aceh sudah sejak awal menyampaikan fokus atau arah kebijakan APBA 2020.

Yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastuktur yang terintegrasi.

"Arah atau fokus itu sudah disampaikan sejak Musrenbang, April 2019, di Hermes Palace Hotel. Dipaparkan lagi pada penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA 2020 di ruang sidang DPRA, Kamis, September 2019," kata Helvizar.

Anggaran Belanja Aceh dalam APBA Tahun 2020, kata Helvizar, difokuskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan 6 priortas pembangunan dalam RKPA 2020 yang telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, juga dengan RKP Nasional.

Postur APBA 2020

Helvizar menjelaskan, postur APBA 2020 yang 17,2 triliun ditopang oleh Belanja Langsung (BL) sebesar 9,7 triliun dan Belanja Tidak Langsung 7,5 triliun.

Dari 17,2 triliun hampir 5 triliun adalah dana transfer ke kabupaten/kota terutama DOKA, bagi hasil pajak dan dana hibah lainnya dan tranfer ke sekolah berupa BOS.

“Jadi, tidak semua dari 17,2 triliun itu dikelola langsung Pemerintah Aceh," kata Helvizar.

Membengkaknya belanja pegawai juga tidak tiba-tiba. Ada peralihan 11.600 guru SMA/SMK, plus guru SLB dari kabupaten/kota ke provinsi.