Breaking News:

Suara Parlemen

Illiza Panggil Mendikbud "Mas Menteri" Undang ke Aceh Tinjau Pertapakan Lamuri

Illiza Sa'duddin Djamal dalam rapat itu menyampaikan 11 pokok pikiran, berupa saran, tanggapan dan dukungan.

For Serambinews.com
Anggota Komisi X DPR RI asal Aceh, Illiza Sa'duddin Djamal membahas Kerajaan Lamuri dan kerajaan tua lainnya dengan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid di sela rapat kerja Komisi X, Selasa (28/1/2020). 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA --- Era milenial tidak lagi terjebak dalam formalitas yang kaku. Buktinya, Anggota Komisi X DPR RI asal Aceh, Illiza Sa'duddin Djamal menyapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan sebutan Mas Menteri pada saat rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Dikbud, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Panggilan "Mas Menteri" juga diucapkan beberapa anggota Komisi X lainnya dalam rapat kerja tersebut.

Illiza Sa'duddin Djamal dalam rapat itu menyampaikan 11 pokok pikiran, berupa saran, tanggapan dan dukungan.

Salah satu yang menjadi perhatian wail rakyat asal Aceh ini adalah penanganan cagar budaya bekas kerajaan tua di Aceh, yaitu Lamuri, Benteng  Inong Balee di Aceh Besar, Benteng Kerajaan Trumon di Aceh Selatan dan Kerajaan Linge di Dataran Tinggi Gayo.

Saat kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) Aceh 1, Illiza menemukan banyak benda cagar budaya dan situs cagar budaya yang tidak terjaga keberadaannya,  seperti kawasan cagar budaya Benteng Inong Balee sebagai bukti perjuangan perempuan Aceh, Benteng Indra Patra sebagai bukti sejarah keberadaan peninggalan kerajaan Lamuri pada abad ke VII dan lain lain.

Benteng kerjaan Trumon di Aceh Selatan, Kerajaan Linge di Dataran Tinggi Gayo. 

"Keberadaan cagar budaya tersebut sesungguhnya menjadi aset bangsa yang juga memiliki nilai sosial,  ekonomi dan budaya, memerlukan perhatian serius Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Peraturan turunannya," kata Illiza.

Zaskia Sungkar dan Irwansyah Jalani Program Hamil di Belanda Usai Pulang Umrah

Komentari Kebijakan Nadiem Makarim Bakal Hapus UN, Fahri Hamzah: Katanya Enggak Ada Visi Menteri?

Nadiem Makarim Bakal Hapus Ujian Nasional, Jusuf Kalla Sebut Dampaknya Tidak Sepele

Politisi PPP itu, meminta "Mas Menteri" dan Dirjend Kebudayaan melakukan upaya affirmative penyelamatan situs dan cagar Budaya Aceh yang mulai haus termakan zaman. 

Secara khusus Illiza mengundang "Mas Menteri"  datang ke Aceh meninjau pertapakan kerajaan Lamuri yang menurut peneliti Malaysia, itu adalah pertapakan tertua masuknya Islam di Asia Tenggara.

"Saya tadi sudah bicara dengan Dirjen Kebudayaan," kata Illiza prihal undangannya ini.

Dalam kesemoatan itu, Illiza juga menyoroti dua badan yang menilai Kompentensi SDM, yakni Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) berlandaskan pada UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Badan Nasional Standarisasi Profesi yang berlandaskan pada UU 13/2003. 

"Sekalipun kedua badan ini berbeda dalam menilai dan atau mengukur kompetensi SDM, tapi saling terkait," kata Illiza.

"Kami melihat belum ada sinergisitas antara BSNP dan BNSP bahkan saling tumpang tindih dan menegasikan. Ini sebuah tantang bagi Kemendikbud jika gagasan merdeka belajar dan merdeka kampus  hendak dijalankan. Pada kesempatan ini kami perlu mendapat respon Mas Menteri atas kedua lembaga ini.  Dalam pandangan kami baiknya kedua lembaga ini dilebur menjadi satu saja," tukas Illiza. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved