Perjuangkan Kepentingan Aceh, HRD Bergerilya di Kementerian

Nah dengan turun bersama ke lapangan, kita sama-sama melihat dan mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat dari bawah. Tentunya, akan tercipta suatu sinergitas yang baik yang Insya Allah hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan dengan saya turun sendiri ke lapangan tanpa ditemani oleh eksekutif atau mitra kerja.  

• Wabup Abdya Terima Bahan Pangan dan Sandang dari BPBA, Ini Jenis dan Jumlahnya  

Saya tidak tahu, apakah ini lazim atau tidak. Yang saya inginkan, adalah, setiap program langsung ada tindaklanjutnya dari eksekutif (Kementerian).

Dari mana Anda punya ide mengikutsertakan pihak kementerian terkait dalam reses perseorangan?

Ini belajar dari pengalaman ketika saya memimpin Bireuen dulu. Waktu itu, saya melihat saat kunjungan anggota dewan  ke dapil, jika tidak mengikutsertakan dinas terkait, tindaklanjutnya kurang maksimal sebab anggota DPR bukanlah kuasa pengguna anggaran. Berangkat dari pengalaman ini, saya berinisiatif untuk mengajak kementerian terkait selaku kuasa pengguna anggaran untuk sama-sama melihat dan mendengarkan permasalahan masyarakat. Dengan keikutsertaan mereka dalam kunker saya, tindalanjutnya akan lebih efektif.

• Banjir Rendam Aceh Singkil, Puluhan Hektar Sawah di Ujung Limus jadi Lautan

 Dulu Anda Bupati Bireuen 2012-2017. Sekarang duduk di DPR RI. Apa yang membedakan?

Jelas berbeda. Secara fungsi, Bupati menjalankan fungsi eksekutif. Sementara DPR  menjalankan fungsi legislasi, pengganggaran dan pengawasan. Secara ruang lingkup kerja, jelas lebih luas  jangkauannya sebagai anggota DPR RI. Kalau sebagai Bupati, saya cuma bisa mengelola satu kabupaten.

Sementara anggota DPR RI, punya kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang-Merauke. Tentu saja sebagai perwakilan dari Aceh, saya mengutamakan kepentingan Aceh, lebih khusus lagi di delapan kabupaten/kota yang ada dalam dapil Aceh II. 

Selama reses, Anda juga menyempatkan diri bertemu dengan pengurus NU dan PKB sekaligus. Apa  misinya?

Begini, secara historis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai instrument politik warga nahdliyin. Meskipun sekarang tidak semua anggota NU ada di PKB tapi faktanya, PKB lahir dari NU. Jadi mengeratkan PKB dengan NU adalah sebuah keniscayaan. Begitulah mestinya. Alhamdulillah, semangat ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di Aceh terutama NU dan PKB serta warga nahdliyin.

• 234 Penerima PKH di Lhokseumawe Mengundurkan Diri, Ini Sebabnya

Banyak pihak menilai bahwa Anda sangat fokus memperjuangkan kepentingan dayah, apa yang melatarbelakangi Anda?

Ada amanah dari Abu Mudi selaku Ayah Rohani saya. Kalau para alumni tidak mendirikan pesantren, maka bantulah dayah melalui cara lain. Sebagai alumni dayah yang berkecimpung di dunia politik, saya membantu sesuai kapasitas saya melalui jalur politik. Bagi saya, ini juga merupakan bagian yang tidak terlepas dalam menyukseskan pendidikan dayah.

Intinya, sesuai dengan amanah Abu kepada seluruh alumni…bagi yang jeut seumeubeut, silakan seumeubeut. Bagi yang mampu pe-deng dayah, silakan peu-deng dayah. Bagi yang hana seumeubeut atau hana peudeng dayah, maka bantu ureung yang seumeubeut dan bantu ureung yang peudeng dayah.

(Bagi yang mampu memberi pengajian silahkan beri pengajian, bagi yang mampu dirikan dayah silahkan dirikan dayah. Bagi yang tidak memberikan pengajian dan tidak mendirikan dayah, maka bantu orang yang memberikan pengajian dan orang yang mendirikan dayah) 

• Film Tsunami Karya Staf Humas Pemerintah Aceh Tayang di Jepang pada Peringatan 25 Tahun Gempa Kobe

Untuk mendorong percepatan pembangunan Aceh, apa yang dibutuhkan?

Pertama kita harus kompak dan bersatu. Eksekutif dan legislatif di Aceh harus solid. Begitu juga anggota DPR dan DPD RI asal Aceh harus seirama dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh. Demikian halnya antara ulama dan umara harus saling bahu-membahu dalam membangun Aceh. Intinya, ketika dihadapkan untuk kepentingan Aceh, kita harus satu suara walaupun latar belakang politik berbeda-beda.