Perjuangkan Kepentingan Aceh, HRD Bergerilya di Kementerian

Perjuangkan Kepentingan Aceh, HRD Bergerilya di Kementerian 

Lapotan Fikar W Eda | Jakarta

PENGANTAR - H Ruslan M Daud, akrab disapa HRD, politisi PKB asal Aceh duduk di Komisi V DPR RI. Pada saat reses di penghujung Desember 2019 sampai Januari 2020 lalu, HRD mendatangi daerah pemilihan atau Dapil Aceh II. Ia bertemu dengan banyak kalangan; ulama, cendikiawan, pemuda, LSM, pemerintah daerah dan sebagainya.

Selama reses, HRD didampingi pejabat dari kementerian terkait. Bersama-sama mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat, dan langsung mencarikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mengemuka. 

Lahir di Samalanga, Kabupaten Bireuen 1970, HRD adalah alumni Dayah MUDI Mesra Samalanga. Ia pernah memimpin Bireuen pada periode 2012-2017.  Di bawah kepemimpinannya, Bireuen untuk pertama kalinya mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pada masanya, Bireuen juga pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Adiya Karya Mahatva Yodha yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017 dan Bintang jasa Adhi Karya Pangan Nusantara dari Menteri Sosial.

Sebelumnya, ia menekuni dunia bisnis di Malaysia hingga mengantarkannya menjadi salah satu saudagar berdarah Aceh yang diperhitungkan di negeri jiran tersebut.

• Pupuk Bersubsidi Mulai Langka di Bireuen, Petani Kewalahan, Pedagang Mengaku tak Tahu Penyebab

• Polsek Darul Imarah Salurkan 30 Paket Sembako Bagi Warga Miskin di Tiga Gampong

• Gunakan APBG, Warga Paloh Jeurat Padang Tiji Pidie Tanam Serai Wangi 15 Hektare di Lahan Kosong 

Bahkan ia pernah dipercayakan menjadi Direktur Aceh World Trade Centre (AWTC). Sebelumnya ia juga aktif di gerakan perjuangan Aceh Merdeka dan setelah damai mendirikan Partai Aceh bersama para tokoh GAM lainnya. 

Latarnya sebagai santri dan kedekatannya dengan sejumlah ulama di Aceh menjadi salah satu modal besar yang  mengantarkannya ke Senayan melalui PKB. Lalu apa saja yang ia temukan pada saat reses dan apa langkah lanjut yang perlu diambil pasca reses? HRD menuturkannya kepada Fikar W Eda dari serambinews.com dalam satu percakapan di ruang kerjanya Lantai 14 Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Berikut petikan percakapan itu.

Anda baru  saja menyelesaikan masa reses pertama sebagai anggota Komisi V DPR RI. Apa yang  Anda peroleh?

Banyak, banyak sekali aspirasi yang disampaikan. Saya bertemu banyak kelompok masyarakat  di kabupaten/kota Dapil Aceh II. Meskipun tupoksi saya di Komisi V membidangi infrastruktur,  aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak hanya sebatas infrastruktur namun ada beragam masukan dan aspirasi lainnya.  

• Dalam Rapat Kerja di DPR, TA Khalid Protes Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Dipangkas

Bisa dijelaskan lebih rinci, bagaimana maksudnya?

Begini. Semua stakeholder menyampaikan kebutuhan terkait infrastruktur. Karena kebanyakan masyarakat kita di Aceh petani, tentu mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur pertanian seperti irigasi, waduk, jalan atau jembatan untuk mengangkut hasil pertanian. Bagi masyarakat pesisir, mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka di pesisir.

Sementara masyarakat kota membutuhkan pasar yang bersih, lingkungan yang nyaman dan kesedian air bersih yang memadai dan lain-lain. Begitu juga saat bertemu tokoh ulama dan kalangan pesantren, mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur ke-dayah-an.

Sama halnya dengan akademisi di berbagai perguruan tinggi di Aceh, mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur perguruan tinggi untuk mendukung proses pencerdasan anak bangsa. Belum lagi masyarakat Aceh yang membutuhkan rumah layak huni serta lingkungan yang bersih. Inilah sebahagian kecil dari begitu banyak keluhan masyarakat yang saya dengar selama reses di Dapil Aceh 2.

• Ujian Pelamar CPNS Subulussalam Digelar 2-11 Februari, Ini Jadwal Lengkap