Selasa, 2 Juni 2026

Suara Parlemen

Perjuangkan Kepentingan Aceh, HRD Bergerilya di Kementerian

H Ruslan M Daud, akrab disapa HRD, politisi PKB asal Aceh duduk di Komisi V DPR RI. Pada saat reses di penghujung Desember 2019 sampai Januari 2020...

Tayang:
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
SERAMBINEWS.COM/FERIZAL HASAN
Anggota DPR-RI asal Aceh, H Ruslan M Daud. 

Menurut panilain Anda, apakah infrastruktur di Aceh masih sangat kurang? 

Sangat kurang dalam berbagai aspek. Misalkan infrastruktur pertanian seperti irigasi. Terdapat banyak irigasi primer, sekunder maupun tersier yang membutuhkan perbaikan total di semua kabupaten/kota dalam dapil Aceh II.

Begitu juga infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian besar pemerintah pusat terutama jalan-jalan nasional termasuk juga fasilitas keselamatan pengguna jalan.  Di Kota Lhokseumawe misalnya, Wali Kota minta dibangun Jembatan Evakuasi yang menghubungkan Pusong dengan Kandang, Bupati Aceh Timur meminta dibangun Jalan Elak Kota Idi, dulunya kota Idi adalah sebuah Kecamatan, sekarang telah menjadi Ibu Kota Kabupaten yang tingkat kepadatan penduduknya semakit tinggi.

begitu juga dengan Wali Kota Langsa beliau minta dibangun Jalan Lingkar Kota Langsa, masyarakat Bireuen meminta segera dibangun jalan dua jalur, pengaman pantai dan daerah aliran sungai dan seterusnya. Tidak kalah pentingnya juga infrastruktur perhubungan laut dan udara yang dapat  menghubungkan Aceh dengan wilayah lain termasuk luar negeri dengan mudah. 

Sunda Empire Runtuh, Tiga Petinggi Jadi Tersangka dan Bakal Diperiksa Kejiwaannya

Menurut Anda, apakah kondisinya sudah sangat mendesak?

Kalau kita dengar suara rakyat, mereka maunya segera ada perbaikan. Sebab mereka sangat butuh. Kalau perlu esok selesai..ha..ha..begitulah besarnya harapan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur. Misalkan di Bener Meriah, diusulkan jembatan Tajuk Enang-Enang, Insya Allah dalam waktu dekat akan ditangani oleh pemerintah pusat, menurut informasi dari kementerian PUPR saat ini sedang dilakukan revisi DED. Sementara itu, perangkat Desa yang saya temui juga meminta pembangunan infrastruktur desa yang memadai. 

Menurut hemat Anda, infrastruktur mana saja yang paling mendesak?

Keadaannya sama. Mulai dari Irigasi, Jalan, jembatan, Pelabuhan, perumahan dan lain-lain. Intinya, masyarakat semua butuh sebab terkait langsung dengan kehidupan mereka. Perlu juga dicatat bahwa infrastruktur yang adil dan merata adalah bagian dari instrument pelekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Prediksi Man City vs Man United Piala Liga Inggris, Badai Cedera Landa Setan Merah

Lalu apa yang akan Anda lakukan terkait semua aspirasi itu?

Saya himpun semua. Kita susun dan kita sampaikan sesuai bidang masing-masing. Komisi V bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS dan sebagainya. Jika aspirasi masyarakat bukan bahagian dari Tupoksi saya di Komisi V, saya siap menjembataninya dengan komisi terkait, PKB punya kader di semua komisi dan kami saling bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing. 

Apakah kementerian terkait langsung menindaklanjuti seluruh usulan tersebut?

Tentu saja butuh pengawalan yang serius. Kita harus berkomunkasi dengan   mitra kerja terutama dengan pengambil kebijakan seperti dengan menteri, direktur jenderal , direktur bahkan dengan pejabat eselon III & IV di bawahnya sekalipun kita bangun komunikasi. Sebagai contoh, saya sedang memperjuangkan pembangunan kereta api di Aceh.

Perkuat Kekuatan Udara, Prabowo Tambah Jet Tempur, Tapi Indonesia Butuh Ini Jika Ingin Maksimal

Akhir pekan lalu, saya memfasilitasi pertemuan tri-party yaitu Bapak Plt. Gubernur Aceh, saya dan Bapak Menteri Perhubungan untuk memikirkan solusinya supaya pembangunan kereta api di Aceh dapat dipercepat. Itu salah satu contoh bagaimana saya menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Intinya, saya datang dan bahas dengan semuanya. Ya semacam gerilya..lah.  Kalau dulu ada istilah gerilya di hutan, maka sekarang kita gerilya di kementerian ...ha..ha..

Pada saat reses perseorangan, Anda mengikutsertakan pejabat dari kementerian terkait. Apakah itu lazim?

Iya, saya surati kementerian. Agar mengirimkan pejabatnya pada saat reses perseorangan. Itu maksudnya, kita turun ke rakyat bersama-sama. Kalau cuma saya sendiri tentu kurang efektif karena eksekutiflah yang memiliki wewenang untuk mengeksusi berbagai program.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved